Hukum acara pidana : memahami perlindungan HAM dalam proses penahan di Indonesia

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak individual yang paling hakiki, yang secara kodrati melekat di dalam episentrum otoritas pribadi yang merdeka sebagai insan makhluk ciptaan Tuhan; termasuk tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan. Untuk lebih memahami aspek perlindungan HAM di Indonesia khususnya dalam konteks Hukum Acara Pidana. Dalam buku ini membahas berbagai konsep, ruang lingku…

Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai suatu Alternatif

Bibliografi

Hukum Pemerintahan Daerah

Bibliografi : hlm. 333

Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Buku III dan IV

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

391 hllm. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352 Ber

Pemerintahan daerah dan sumber-sumber pendapatan asli daerah

Buku ini mencoba mengulas tentang bagaimana kedudukan pemerintah daerah dalam sebuah negara yg bersusunan kesatuan seperti yang dianut Negara Republik Indonesia, bagaimana keterkaitan antara pemerintah daerah itu dalam sistem demokrasi yang dianut negara kita/

Antropologi dan kebijakan publik

Buku ini merupakan bagian penting dari Antropologi Terapan yaitu suatu cabang dari Ilmu Antropologi di mana pengetahuan, keterampilan dan sudut pandang ilmu ini dapat dimanfaatkan untuk mencari solusi masalah-masalah praktis kemanusiaan dan memfasilitasi pembangunan. Ilmu Antropologi Terapan dalam buku ini menyorot lebih jelas tentang masalah-masalah sosial pedesaan-pertanian Indonesia masa kin…

Hukum acara perdata di Indonesia

Buku ini menyajikan dan membahas beragam permasalahan utama dalam Hukum Acara Perdata, antara lain: Pengertian hukum acara perdata; Gugatan: perbedaan gugatan dengan permohonan, pencabutan gugatan, perubahan gugatan, pengguguran gugatan, penggabungan dan kumulasi gugatan; Gugatan class actions: landasan hukum, perkembangan class actions di Indonesia, permasalahan gugatan class actions di Indone…

Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amendemen

Tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara yakni untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara merupakan syarat mutlak dalam konsep “negara hukum”, Karena hal ini menjadi indikator kualitas sistem politik demokrasi dalam pembangunan kekuasaan negara. Buku ini berisi bahasan mengenai Sejarah, tujuan, dasar huku…

Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi

Hukum Administrasi tidak dapat dipisahkan dari kaitannya dengan tindak pidana korupsi, Karena Hukum Administrasi memiliki peran penting dan strategis dalam menentukan terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari korupsi, kolusim dan nepotisme. Selain daripada itu, Hukum Administrasi diharapkan pula dapat mencegah tindakan korupsi-dari aspek preventif dan represif-yang erat kaitanny…

Hukum dan ketentuan perbankan di indonesia

BibliografirnIndeks