Laporan tentang pelaksanaan pembangunan lima tahun kedua tahun ketiga 1976 - …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

.......32 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

338.959 8 Lap

Laporan tentang pelaksanaan pembangunan lima tahun kedua tahun ketiga 1976 - …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

.......32 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

338.959 8 Lap

Teori dan praktek Peradilan Tata Usaha Negara

Buku ini membahas substansi analisis regulasi dan penyajian sisi2 praktik peradilan tata usaha negara perkembangan pesat dibidang hukum dan peraturan perundang2an sebagai dampak reformasi disegala bidang mengharuskan penyempurnaan isi buku ini. pada edisi revisi kali ini meskipun alur penyajian tetap mendekati naskah asli, tetapi telah dilakukan berbagai revisi subtantif.

himpunan Pranata Peradilan

Proyek Yurisprudensi

Bestuurs wetwnschappen

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

320.949 205 Bes

Naskah akademik Peraturan Perundang-Undangan tentang persetujuan untuk melaku…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 50 halaman.; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.02 Sit n

Leerboek van het Nederlandscherecht der order en toonderpapieren

Edisi

ke 2.

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

319 hal.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.02 Zev l

Pilihan hukum dan pilihan forum dalam kontrak internasional

Sejak pembahasan mengenai pilihan hukum terbit pertama kali tiga puluh tujuh tahun yang lalu oleh Prof.Dr.Gouwgioksiong, SH. dalam bukunya Hukum Perdata Internasional (1965), disertasi ini menjadi buku yang kedua di Indonesia, membahas secara mendalam mengenai Pilihan Hukum dan Pilihan Forum.

HUkum dagang laut bagi Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 189 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

341.756 6 Sap h

what is the indonesian responsibility for high seas fisheries?

Buku ini menyatakan bahwa tanggung jawab indonesia di bidang perikanan laut lepas tidak harus berhenti di ratifiksi hukum dan keanggotaan dalam RFMOS bukan tanggung jawab indonesia ini harus melampaui formalitas tersebut untuk mengamankan pelaksanaan perjanjian 1995 stok ikan PBB dalam rezim hukum nasionalnya termasuk menerapkan peraturan per kesepakatan itu meskipun peraturan mneteri telah di …