Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia

Edisi

Ed.1., Cet.1.

ISBN/ISSN

979-41-4028-7

Deskripsi Fisik

xvii, 472 hlm.

Judul Seri

-

No. Panggil

344.04 Tit h

Kitab Peraturan Kesehatan Th1997-1999

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 300hlm; 21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.04 Sua k

pertemuan Ilmiah Tentang Kesehatan Berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 1992

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

V,174 hlm,; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.04 Per

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penye…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

56 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

344.04 Per

Milieu en Wet

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

235 hal.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

344.04 Pet m

Geneesmiddelen Wetgeving

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvii, 169 hal.; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

344.04 Sag g

Sertifikat hak atas tanah

Buku ini menjelaskan apakah tujuan dikeluarkannya sertifikat hak atas tanah yang telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari para pembuat undang-undang dan bagaimanakah tinjauan kekuatan yuridis sertifikat hak atas tanah dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia.

Penegakan Hukum Pidana "Illegal Mining" (Penelitian Asas, Norma dan praktek P…

Penelitian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa ilegal mining merupakan pelanggaran sekaligus juga kejahatan. hakim memiliki kompetensi atau keahlian melakukan udentifikasi dan analisis masalah substansional dan solusi yang diambilnya dalam putusannya. penelitian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi kerusakan lingkungan hidup akibat illegal mining. dalam realitasnya justru membukti…

Hak tanggungan

Subtansi tentang hak tanggungan dalam buku ini dikaitkan dengan berbagai ketentuan yang mendasari lahirnya hak tanggungan agar didapat pemahaman yang komprehensif tentang hak tanggungan sebagai satu pranata jaminan kebendaan.

Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia

Perkembangan hukum jaminan di Indonesia dimulai sejak masa pemerintahan Belanda, Jepang dan zaman kemerdekaan sampai dengan era reformasi saat ini. Sejak itu sudah banyak hukum tentang jaminan yang telah disahkan menjadi Undang-Undang.