Dasar-Dasar Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-25-7371-8

Deskripsi Fisik

viii, 210 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.043 Mud d

Konsepsi Hak Milik atas tanah bagi Bangsa Indonesia ditinjau dari ajaran Hak …

Edisi

-

ISBN/ISSN

304109

Deskripsi Fisik

xxii, 439 hlm. : ilus; 29 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 333.2598072 Asl k

Himpunan Peraturan Di Bidang Pertanahan Dan Perumahan Tahun 2004

Edisi

-

ISBN/ISSN

374909

Deskripsi Fisik

xxii, 453 hlm.; 21,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Tabah Untuk Kepentingan Umum

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-99887-3-X

Deskripsi Fisik

xi, 199 hlm.; 22,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

HImpunan Istilah Pertanahan dan yang Terkait

Edisi

Cet.1.

ISBN/ISSN

978-979-428-673-9

Deskripsi Fisik

x, 303 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

631.403 Rah h

Sejarah Hukum Tanah Indonesia

Substansi yang akan dibahas dalam buku ini terfokus kepada sejarah hukum tanah di Indonesia mengenai kebijakan pertanahan pada era penjajahan belanda, kebijakan pertanahan pada era penjajahan jepang. kebiajakn pertanahan sebelum indonesia merdeka dan kebijakan struktur organisasi pertanahan setelah Indonesia merdeka, dalam kajian terhadap hukum agraria ini penulis melakukan kajian dari pendekat…

Hukum pembebasan tanah hak milik adat untuk pembangunan kepentingan umum

Buku ini membahas tentang (1) Dasar-dasar pengaturan sistem hukum adat dalam sistem hukum nasional, yang tertuang dalam berbagai aturan perundang-undangan (konstitusional) sejak zaman kolonial hingga kini, baik konstitusional Indonesia (dalam negeri) maupun luar negeri; (2) Proses-proses peralihan tanah adat yang dijadikan obyek pembangunan; (3) Menelaah berbagai faktor yang memengaruhi proses …

Politik hukum pengadaan tanah antara kepentingan umum dan perlindungan hak as…

Buku ini membahas beberapa hal penting terkait bahwa pemenuhan hak atas tanah merupakan unsur hak asasi dari warga negara, termasuk bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh negara/pemerintah kepada warga negara manakala hak atas tanahnya diperlukan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Reforma agraria di Indonesia

Reforma agraria di Indonesia dimulai setelah lahirnya UUPA di mana pemerintah saat itu memfokuskan pada penataan dan redistribusi tanah pertanian (landreform). Pelaksanaan reforma agraria dapat berhasil hanya jika dilakukan dalam kerangka yang lebih luas, yakni menawarkan bukan hanya akses ke lahan, tetapi juga akses ke instrumen penunjang lahan/tanah.

Rakyat dan negara : Dalam pengadaan tanah untuk membangun pelajaran filsafat…

Hubungan antara negara dan rakyat dalam kaitannya dengan tanah hal yang sangat mendasar bagi kehidupan tentu akan melahirkan proses power struggle yang bersifat mendasar oleh karna posisi negara umumnya lebih kuat dari posisi rakyat, pola hubungan yang terjadi umumnya timpang ketimpangan hubungan tentu akan sangat mudah melahirkan ketidakadilan lebih lanjut ketimpangan hubungan ini sangat mudah…