Sengketa investasi pada arbitrase internasional dapat berasal dari tiga sumber, yaitu hukum nasional, investment contract, dan perjanjian investasi internasional dari ketiga sumber tersebut, yang paling sering di ajukan kearbitrase adalah perjanjian investasi internasional.
Kekuasaan kehakiman harus dijauhkan dari pengaruh atau campur tangan dari pihak manapun, termasuk pemerintahan dan ilustrasi negara lainnya. Hakim juga merupakan simbol kemandirian kekuasaan kehakiman dan wakil tuhan. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan.
Suplemen 2003-2004 anotasi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dimaksudkan melengkapi dan memperluas jangkauan dari 3 buku anotasi sebelumnya, yaitu: 1. Anotasi peraturan perundang-undangan RI tahun 1945-2002. Buku I: Status Uundang-Undang, Undang-Undang Darurat dan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang dalam pelaksanaan. 2. Anotasi Peraturan Perundang-undangan RI Tahun 1945-…
Uraian materi dalam buku ini ditata sedemikian rupa sehingga dapat dipelajari secara runtut dan terangkum dalam enam bab, yang terdiri atas pendahuluan berisi konsep dan asas-asas hukum perjanjian (bab 1) syarat sehingga perjanjian & unsur-unsur dalam perjanjian (bab II), pelaksanaan dan harusnya perjanjian (bab III), penyelesaian sengketa perjanjian (bab IV), kontrak baku dalam hukum perjanji…
Pembahasan buku ini menempatkan politik sebagai ilmu yang dipelajari dalam dunia kampus, turut pula mengikuti perkembangan perpolitikan di tanah air, kritik atas konsep dan perkembangan perpolitikan di tanah air yang dihasilkan berdasarkan penelitian, serta dalam penelitiannya juga dibantu oleh peneliti dan akademisi di Indonesia. Pembahasan buku ini berdasarkan garis besar pembelajaran ilmu po…
Buku filsafat dan ilmu pemerintahan pada hakikatnya berisikan dua materi kajian yang di formulasikan dalam satu kesatuan judul, yaitu kajian filsafat pemerintahan dan kajian filsafat terhadap disiplin ilmu pemerintahan. Kajian filsafat pemerintahan dalam pengertian, bahwa substansi pemerintahan sebagai realitas tindakan dan perbuatan orang. Materi ini dikaji dari 3 aspek yaitu filsafat ontologi…
Membahas tentang proses terbentuknya hukum perdata dari negara Eropa kontinental yang kemudian di terapkan dan diberlakukan berdasarkan asas konkordansi di Hindia Belanda. Buku ini membahas tentang: orang dan keluarga, perkawinan, hukum benda, hukum waris, dan hukum perikatan.
Berisi perkembangan doktrin pertanggungjawaban seorang atasan (superior responsibility) terhadap pelanggaran hukum pidana internasional atau pelanggaran HAM berat yang dilengkapi dengan rangkuman (digest) beberapa putusan dari pengadilan militer internasional Nuremberg, Tribunal for the far east, International criminal tribunal for rwanda, International criminal tribunal for former yugoslavia, …
Peraturan perkawinan di indonesia pasal 2 UUP No.1/1974 dan pasal 10 ayat (2) PP No.9/1975 menyebutkan setiap perkawinan dicatatkan sehingga memiliki keabsahan legal formil. Selain itu, pernikahan pun harus dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing, sehingga pernikahan lintas agama pun tidak memiliki keabsahan menurut KHI pasal 40 (c) dan pasal 44. Anak yang lahir dari hasil perkawinan yan…