Mengkaji tentang Mahkamah Syari'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai lingkungan peradilan agama dalam sistem peradilan Indonesia. Mahkamah Syari'iyah bukanlah dalam kapasitas sebagai pengadilan khusus. Mahkamah syari'iyah adalah pengadilan agama untuk wilayah provinsi NAD. Bila dibandingkan dengan pengadilan agama, Mahkamah Syari'iyah memiliki keunikan, keunikan tersebut berkaitan …
Sistem peradilan pidana juga disebut sebagai sistem penegakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat berbagai sub - sistem dn diantara sub-sistem saling berinteraksi, interkoneksi dan interdevendensi dalam menjalankan tugas untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pemahanan tersebut, buku ini mencoba menjelaskan tentang bagaimana hubungan kerja dari masing-masing sub-sistem pada sistem peradilan pid…
Buku ini akan membahas tuntas mengenai perbuatan-perbuatan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut the unted nations conventions against coruption (UNCAC), perbuatan-perbuatan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut hukum nasional serta membahas mengenai kesesuaian antara UNCAC dengan hukum nasional.
Sebagian buku ini berisi draf naskah akademik rancangan Undang-Undang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang sudah jadi Undang-Undang. Artinya buku yang tidak seperti buku-buku hukum sebagaimana lazimnya yang umumnya bersubtansi gagasan akan teori ajaran-ajaran hukum.
Buku ini membahas mengenai hukum perorangan dan kebendaan. Hukum Perorangan antara lain meiputi kedudukan seorang anak sebagai subjek hukum (dari sejak lahir hingga meninggal dunia), perolehan hak, perihal mewakili kepentingan yang menyangkut lembaga kekuasaan orang tua, perwalian, pengangkatan anak, domisili dan lainnya hingga anak tersebut menjadi dewasa dan hukum yang mengaturnyapun berubah …
Buku ini dilengkapi dengan bahasan mengenai contoh dari suatu peraturan daerah terkait pajak daerah maupun retribusi daerah, sehingga selain dapat mendalami masalah ketentuan pajak daerah maupun retribusi daerah, namun juga dapat mempelajari teknik penyusunan peraturan daerah terkait.
Buku ini pada pokoknya menguraikan proses beracara berdasarkan pedoman yang dimuat dalam PMK Nomor 1 dan 4 Tahun 2015, disertai proses sebelum Pilkada serentak, baik pada saat di Mahkamah Agung maupun setelah dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam buku ini diulas juga mengenai beberapa yurisprudensi putusan MK tentang standar kualitatif dalam putusan mengenai perselisihan hasil pemilihan Kep…
Buku ini menguraikan dengan lugas dancerdas tindak pidana khusus, meliputi pendahuluan, sejarah hukum tindak pidana khusus, bentuk-bentuk tindak pidana khusus, hukum tindak pidana ekonomi, hukum tindak pidana korupsi, pengadilan tindak pidana korupsi, dinamika pemberantasan tipikor di Indonesia dan pemberantasan korupsi di berbagai negara.
Buku ini menjadi sumber pengetahuan tentang seluk-beluk dan praktik tindak pidana korupsi. Buku ini terdiri atas 10 bab yang tersusun dari hakikat korupsi, jenis-jenis korupsi, dampak masih korupsi, perilaku antikorupsi, nilai-nilai antikorupsi, prinsip antikorupsi, strategi nasional tindakan antikorupsi, landasan yuridis tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan kilas kasus-kasu…
Buku ini membahas mekanisme pelaksanaan lelang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lelang yang berlaku, meliputi sejarah dan sumber hukum lelang; pengertian dan perlingkupan lelang; subjek dan penyelenggara lelang; persiapan dan pelaksanaan lelang; biaya dan administrasi perkantoran lelang.