Ocean policy dalam membangun negeri bahari di era otonomi daerah

Negara-negara yang menjadi adidaya sekarang ini sejak berabad-abad lalu memiliki kemampuan yang mumpuni dalam penguasaan kekuatan laut. Sementara negara-negara yang mutakhir yang maju secara ekonomi terbukti mendapotkan kontribusi yang amat besar dari sektor kelautannya. Sungguh ironis bahwa sebagian besar negara tersebut tidak memiliki lautan seluas Indonesia.

Zeerecht

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

45 hlm, ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.096 Cle z

Zeerecht

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

1115 hal; 32 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

341.75 Cle z

Shipping law

Edisi

-

ISBN/ISSN

0421 21130 X

Deskripsi Fisik

xviii, 261 hlm, ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.096 Gri s

Naskah Akademis Mengenai Court Dispute Resolution

Edisi

-

ISBN/ISSN

376c104

Deskripsi Fisik

viii, 238; 23cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.09 Nas

Hukum pengelolaan konservasi ikan : pelaksanaan pendekatan kehati-hatian oleh…

Fenomena kelautan di Indonesia agak berbeda dibandingkan dengan bangsa-bangsa Barat. Salah satunya adalah overfishing dan illegal fishing yang penanganannya memerlukan kerja sama di antara negara-negara untuk menjamin konservasi jangka panjang dan penggunaan berkelanjutan dari sumberdaya ikan terutama jenis bermigrasi jauh di laut lepas. Buku ini menjelaskan tentang pelaksanaan pendekatan kehat…

Anotasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi : Undang-Undang…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 52 hlm.; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

370.26 Ano

Korelasi Nikah Siri dengan Dispensasi Kawin Pengaruhnya terhadap Isbat Nikah

Buku ini merupakan wujud dan ikhtiar yang dilakukan oleh pusat penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan dalam rangka melengkapi data dan dokumen pendukung (evidence) tentang hukum perkawinan dan dapat dijadikan bahan acuan khususnya bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka mengambil kebijakan terkait dengan dispensasi kawin dan isbat nikah

Sertifikasi Hakim yang menangani perkara pertanahan

Buku ini menyoroti kompleksitas permasalahan hukum pertanahan yang tidak hanya berpusat pada persoalan yuridis semata, melainkan juga multisektoral dan multidimensi yang berkelindan dengan persoalan yang menyangkut aspek lain, antara lain : ekonomi, sosial, politik, budaya, teritorial pemerintahan serta aspek agrarian lainnya dengan makna yang lebih luas. oleh karena itu, buku ini disusun untuk…

Implementasi pasal 136 HIR/162 RBG dalam perspektif asas peradilan sederhana,…

Buku ini memaparkan perlunya pengaturan mengenai tata cara memeriksa dan memutus eksepsi dalam perkara perdata di pengadilan agar mampu memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. adapun ruang lingkung pengaturan dalam usulan peraturan mahkamah agung meliputi mekanisme eksepsi tanpa bukti permulaan, eksepsi dengan bukt…