Negara Hukum Dalam Keadilan Pengecualian

Buku ini merupakan suatu upaya secara sistematis menguraikan poblematik negara hukum dalam keadaan pengecualian dan mencari jawaban yang substansi bagi tegaknya materi hukum asasi hak untuk hidup dalam negara hukum modern demokratis yang hadir dalam masyarakat pembahasan dalam buku ini di mulai dengan suatu pendahuluan yang mencoba menguraikan syarat-syarat ilmu pengetahuan modern,komunikatif,d…

Parliamentary threshold dan ham dalam hukum tata negara indonesia

pemberlakuan parliamentary treshold dalam kontek penegakan HAM dari perspektif hukum tatanegara indonesia memang mengalami perdebatan yang cukup alot. pro kontrol tentang parliamenter threshold termasuk menyepakati bagaimana memberlakukan kursi yang di peroleh parpol yang tidak lolos PT seringkali sebateble bahkan sempat di lakukan uji materi karena di anggap pasal 208 uu no 8 tahun 2012 tentan…

Dasar-Dasar hukum tata negara indonesia

Buku ini terdiri dari 13 bahasan yakni : (1) memahami hukum tata negara (2) negara hukum (3) konstitusi(4) peraturan perundang-undangan (5) sistem pemerintahan (6)lembaga perwakilan rakyat(7) kekuasaan kehakiman (8)komisi negara independen(9)HAM (10) kewarganegaraan (11) Partai politik (12) pemerintahan daerah (13) pemerintahan desa

Konstitusi Bernegara : Praksis kenegaraan bermartabat dan demokratis

pemikiran terhadap perubahan konstitusi dan sistem ketatanegaraan setelah reformasi menjadi sebuah kebutuhan untuk menata kembali kelembagaan negara yang sempat terjadi perubahan secara mendasar termasuk bagaimana pola relasi di antara lembaga-lembaga negara yang mempunyai paradigma demokratis dan berkeadilan reformasi konstituisi di pandang sebagai sebuah kebutuhan dan agenda yang harus di lak…

Himpunan putusan pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usah…

Tujuan di terbitnya buku ini adalah supaya menjadi bahan perbandingan bagi para hakim pada pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara dalam menjatuhkan putusan suatu perkara sejenis dan sebagai sumber informasi bagi pengadilan tinggi tata usaha negara adalah mahkamah agung RI untuk memantau putusan yang tidak banding atau tidak kasasi guna menilai dan memperbaiki kekur…

Statistik perkara peradilan tata usaha negara seluruh indonesia tahun 2014

Informasi yang dimuat dalam buku ini memberikan gambaran tentang jumlah dan jenis-jenis perkara tata usaha negara yang masuk dan putus baik di tingkat pertama maupum tingkat banding, sisa perkara pada tahun yang lampau serta sisa perkarapada tahun 2013 yang belum dapat di sesuaikan diharapkan buku ini dapat dijadikan referensi baik bagi kepentingan akademis, pemerintah maupun masyarakat luas se…

Propil dan dokumentasi wilayah peradilan tata usaha negara seluruh indonesia …

Buku ini dapat menjadi panduan informasi awas bagi para hakim/calon hakim yang akan di tempatkan di seluruh wilayah tertentu. Sebagaimana di syaratkan dalam pola profil dan dokumentasu wilayah peradilan tata usaha negara bahwa penghimpunan data tentang situasi wilayah hukum di perlukan mengingat dokumentasi tersebut dimaksud sebagai penyedia data secara menyeluruh yang setiap saat dengan mudah …

Constitutional Law and The Criminal Justice System

Edisi

Ed.5

ISBN/ISSN

978-1-111-35613-2

Deskripsi Fisik

xxv, 500 hlm ; 25,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Har c

Makna Pejabat Tata Usaha Negara dan Sengketa Tata Usaha Negara : Studi Tentan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-99931-6-5

Deskripsi Fisik

viii, 107 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Dis m

Not only for myself: identity, politics, and the law

Dalam buku ini penulis menggunakan insiden terkenal, seperti kehebohan atas casting Miss Saigon dan dengar pendapat konfirmasi Hakim Agung Clarence Thomas, menjelaskan masalah hukum bantalan pada pertanyaan seperti pemisahan ras dan politik identitas.