Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan tata usaha negara buku II

Buku ini berisikan pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan tata usaha negara dilingkungan mahkamah agung ri

Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan agama buku II

Buku ini dinamakan buku II yaitu pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan diperadilan tingkat pertama dan tingkat banding, serta lampiran formulis-formulir yang berlaku di setiap lingkungan peradilan.

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II.

Edisi

Ed. 2007.

ISBN/ISSN

12308

Deskripsi Fisik

xx, 137 hal.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.066 4 Ind p

Buku Panduan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan…

Di terbitkannya buku panduan ini dimaksudkan untuk pedoman bagi para peserta dalam mengikuti seluruh kegiatan rapat kerja nasional dan di harapkan dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien

Keputusan sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02/Sek/SK/I/2012…

Buku ini berisi keputusa sekretaris mahkamah agung RI nomor : 002/SEK/KK/I/2012 Tentang petunjuk pelaksanaan pembayaran anggaran pendpatan dan belanja negara di lingkungan MA-RI dan badan peradilan yang ada dibawahnya di seluruh Indonesia tahun anggaran 2012. Buku ini juga membahas keputusan ketua mahkamah agung RI, keputusan sekretaris mahkamah agung RI, dan keputusan kepala badan urusan admin…

Pertanggungjawaban penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah menurut hukum a…

Penelitian ini dilatar belakangi munculnya pasal 21 Undang - Undang Administrasi pemerintahan yang menggerus kewenangan yang diatur dalam pasal 3 Undang - Undang Tipikor untukmewujudkan good governance dan clean governance.Tujuan penelitian ini, mendeskripsikan, menganalisis dan menentukan penyelesaian hukum mengenai penyalahgunaan wewenang dihubungkan dengan tindak pidana korupsi oleh pejabat …

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku I : Organisasi, t…

Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi, pembentukan kantor pengadilan tinggi dibentuk dengan undang-undang, organisasi pengadilan tinggi terdiri dari pimpinan pengadilan negeri yang terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua, hakim anggota, panitera dan sekretaris, panitera merangkap sebagai sekretaris. ketentuan lengkap mengena…

Transformasi Penyelesaian Sengketa Nilai Pabean

Buku ini berisikan penelitian mengeni transformasi penyelesain sengketa nilai pabean pada pengadilan pajak, dalam hal ini menjabarkan conflict of interest antara importir dengan pemerintah dalam penentuan nilai pabean sebagai dasar perhitungan bea masuk yang menjadi persoalan Internasional.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Angg…

Revisi anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2018 dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018. Dalam hal ini , revisi dilakukan terhadap DIPA petikan. Ruang lingkup Revisi Anggaran secara umum meliputi: Perubahan pagu belanja negara yang disebabkan oleh penambahan atau pengurangan pagu belanja negara …

Analisis dan evaluasi hukum terkait tata kelola pemerintahan

Upaya pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu keniscayaan dan oleh karenanya perlu diikuti dan dikuatkan melalui perangkat peraturan perundang-undangan yang baik. Dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan agar dapat memberikan konstribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan serta meningkatkan daya saing nasional, maka perlu me…