Undang-undang Republik Inedonesia nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

74 hlm, ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

344.01 Ind u

Hukum ketenagakerjaan

Edisi

Ed. 2., Cet. 2.

ISBN/ISSN

978-979-450-646-2

Deskripsi Fisik

vi, 168 hlm. ; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

344.01 Har h

Hak - Hak Karyawan Kontrak

Buku ini membahas tentang : 1. Hak atas upah minimum, upah lembur, THR dan cuti 2. Hak Karyawan dan keluarga atas jamsostek 3. Hak atas uang pesangon dan penghargaan jika jenis pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan 4. contoh-contoh penghitungan upah lembur dan iuran jamsostek. buku ini juga dilampiri dengan keputusan menteri tentang struktur dan skala upah, ketentuan pelaksanaan perjanji…

POENALE SANCTIE : Studi tentang globalisasi ekonomi dan perubahan hukum di su…

Perdagangan internasional menciptakan arbitrage, "harga yang berbeda ditempat yang berbeda", sehingga melahirkan nilai tukar, menyangkut barang, jasa, tenaga kerja dan modal. terciptanya harga sebagai hasil pendekatan penawaran dan permintaan bersumber kepada keuntungan dalam perdagangan. namun perdagangan selalu melahirkan pula arbitrage yang lain, tekanan terhadap norma-norma dalam negeri dan…

Pengantar hukum ketenagakerjan

Definisi ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenag kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dengan demikian pengaturan ketenagakerjaan meliputu : a. Sebelum masa kerja. b. Selama masa kerja. c. Sesudah masa kerja

Outsourcing Dan Perjanjian Kerja : menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang keten…

Edisi

Cet. 2

ISBN/ISSN

979-99078-1-0

Deskripsi Fisik

xii, 166 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

344.01 Seh o

Cases & Materials On Employment Law

Edisi

Ed,2.

ISBN/ISSN

1-85431-593-5

Deskripsi Fisik

XLIII, 772 hlm,; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.01 Pai c

Hukum Ketenagakerjaan

Edisi

Cet.1.

ISBN/ISSN

979-538-250-0

Deskripsi Fisik

viii, 201 hlm; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

344.01 Nas h

Apek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia

Salah satu kewajiban bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh adalah memberikan jaminan sosial bagi mereka yang terkena risiko sosial - ekonomis, seperti kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia, dan hari tua. Berkaitan dengan hal tersebut, sejak sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan, pemerintah telah banyak mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pro…

Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan

Analsiis dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasikan beberapa hal penting. Pertama, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. Kedua, potensi disharmoni pengaturan PUUan yang terkait dengan ketenagakerjaan. Ketiga, kejelasan rumusan peraturan PUUan yang terkait ketenagakerjaan. Keempat, kesesuaian norma dengan asas materi muatan ketentuan pe…