Buku ini berisi pembahasan mengenai peningkatan kemampuan SDM Kepaniteraan, peningkatan kapasitas pendataan perkara, peningkatan sarana dan prasarana termasuk perangkat teknologi informasi, peningkatan mekanisme pengawasan dan pelaporan perkara secara berkala, upaya peningkatan pelayanan publik melalui transparasi dan pembukaan akses terhadap informasi perkara, dan keadaan perkara di Mahkamah A…
Isi buku ini mengenai kinerja Mahkamah Agung RI tahun 2016 berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam penanganan perkara yang sejalan dengan kriteria umum yang di tetapkan oleh konsosium Internasional untuk keunggulan lembaga peradilan.
Laporan kinerja Mahkamah Agung tahun 2016 menggambarkan capaian kinerja tahun 2016 dilengkapi dengan analisis indikator pada setiap target atau sasaran yang telah ditentukan berbagai temuan permasalahan dan kendala dalam target akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya.
Kebijakan yang dikompilasikan dlam buku ini terkait dengan berbagai peraturan yang terkait dengan pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara. Pembaruan kedua fungsi ini menempati area utama dalam cetak biru pembaruan peradilan 2010 - 2035. Warga peradilan sebagai pelaku pembaruan dituntu untuk memahami setiap kebijakan yang dilahirkan. Oleh karena itu kepaniteraan MA-RI memandang perlu untuk…
Buku ini berisikan beberapa keputusan Ketua Mahkamah Agung RI diantaranya nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang penetapan hari musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung RI.
Tulisan - tulisan dalam buku ini telah disampaikan oleh penulis pada pelatihan Hakim Niaga, Tipikor, PHI, Mediasi yang dilakukan oleh Balitbang Diklat Kumdil MA-RI, pada rakernas MA_RI.
Buku ini menyajikan hasil rapat kerja nasional secara lengkap yang berisikan pengarahan dan pengesahan hasil pembahasan materi rapat kerja nasional 2011 yang merupakan himpunan rumusan yang dilakukan oleh komisi-komisi yang terdiri dari : Komisi I lingkungan peradilan umum, Komisi II lingkungan peradilan agama, Komisi III Lingkungan peradilan Militer, Komisi IV lingkungan peradilan Tata Usaha N…
Penerbitan kebijakan ataupun peraturan perundang - undangan Mahkamah Agung dalam bentuk surat keputusan, Surat Edaran dan peraturan yang lazim disebut SK KMA, SEMA dan PERMA merupakan regulasi yang di produksi oleh Mahkamah Agung.