Pembinaan dan pengawasan Prajurit TNI dalam rangka meningkatkan pelayanan pen…

Pembinaan dan pengawasan terhadap Prajurit TNI yang bertugas di pengadilan dalam lingkungan peradilan militer akan sangat erat keterkaitannya dengan ketentuan yang berlaku bagi militer pada umumnya. Pasal 80 C undang-undang nomor 5 tahun 2004 menyatakan hal itu. Ketentuan mengenai pembinaan personel militer pada Kepaniteraan Mahkamah Agung dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undanga…

Pembinaan dan pengawasan prajurit TNI dalam rangka meningkatkan pelayanan pen…

pembinaan dan pengawasan terhadap prajurit TNI yang bertugas di pengadilan dalam lingkungan peradilan militer akan sangat terkaitnya dengan ketentuan yang berlaku bagi militer pada umumnya. pasal 80 C undang-undang no.50 tahun 2004 menyatakan hal tersebut. ketentuan mengenai pembinaan personel militer pada kepaniteraan Mahkamah Agung dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang …

Rapat kerja nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan dari Empat L…

Secara singkat, buku ini membahas permasalahan pokok baik yang berkaitan dengan formalitas putwan maupun yang berkaitan dengan penerapan hukum yang berkaitan dengan formalitas putusan meliputi pembahasan mengenai pertimbangan tentang penjatuhan pidana tambahan pemecatan, pertimbangantentang penjatuhan pidana bersyarat, dan pertimbangan esensial lainnya dalam suatu putusan. Sedangkan yang berkai…

Permasalahan Hukum Pidanan Militer

rapat kerja nasional yang diselenggarakan oleh mahkamah agung RI dengan jajaran pengadilan dari empat lingkungan peradilan seluruh indonesia yang diadakan pada tahun 2008, rapat ini menghasilkan pembahasan-pembahasan mengenai permaslahan hukum militer

Prospektif peradilan militer dalam hukum nasional

keberadaan peradilan militer di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan sejarah panjang perubahan konstitusi di Indonesia pada masa sebelum dan sesudah perang dunia ke-2 yang dikenal dengan nama "Kijgraad" dan "Hoog Militair Aereehtshof" termasuk yuridiksi dan kompetensi yang diberikan kepada peradilan militer sesuai perundang-undangan yang berlaku sejalan dengan perubahan konstitusi pada saat …

Permasalahan Teknis Dan Non Teknis pada Wilayah Hukum Pengadilan Militer (rak…

Buku ini membahas tentag hasil rapat kerna nasional Mahkamah Agung RI dengan empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia mengenai permasalahan teknis dan non teknis pada wilayah hukum pengadilan militer yang dimana terdiri dari daftar permasalahaan menurut bidangnya yang disertai pemecahannya di berbagai daerah Indonesia, didalam daftar permasalahan tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu pe…

Permasalahan dan jawaban Bidang Non Teknis 2 Lingkungan Peradilan Militer

Rapat kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan dari emapat lingkungan peradilan dari empat lingkungan peradilan seluruh indonesia yang membahas tentang permasalahan dan jawaban bidang non teknis di lingkungan peradilan militer

Jawaban Non Teknis Permasalahan Dilingkungan Peradilan Militer Tahun 2008

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

11hlm,; 29,5cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.016 23 Ind j

Lporan Penelitian : Pengajian Tentang Pengalihan Pengelola Finalisasi Pengadi…

Pengadilan militer merupakan pelaksanaaan keekuasaan hukum di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelengaraan pertahanan keamanan negara. kewenangan organisasi, administrasi,dan finansial dari badan peradilan meliter berada dibawah markas besar tentara RI sebgai pelaksana dari kementrian pertahanan dan keamanan. Organisai,admini…

Persamaan Persepsi Penerapan Hukum Demi Tercapainya Putusan yang Berkualitas …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

10 hlm.: 29,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.014 06 Ind p