Abstrak Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia 1951-1981

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

l, 307 hlm.

Judul Seri

+ 23 cm.

No. Panggil

347.035 Ind a

Beberapa Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Pada Pengadilan Negeri dan Pengadila…

Edisi

-

ISBN/ISSN

952c198

Deskripsi Fisik

iii, 164 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.0709 598 12 Beb

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indones…

Buku ini berisi keputusan bersama Ketua Mahkamah agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomo: KMA/005/SKB/VII/1987 Nomor: M.03-PR.08.05 tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan diri Penasehat Hukum; dan Nomor: KMA/006/SKB/VII/1987 Nomor: M.04-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Notaris

Pembahasan KUHAP: Menurutu Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dikenal dengan undnag-undang nomor 8 tahun 1981, LN 1981 nomor 76, mulai berlaku sejak tanggal 31 DEsember 1981. KUHAM menggantikan Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR) sebagai payung hukum acara di Indonesia. Kitab yang disebut karya agung bangsa Indonesia ini mengatur acara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan,…

Yurisprudensi Peradilan Administrasi Prancis : Keputusan Implisit dan Titik S…

Kehadiran buku ini memiliki nilai yang strategis di tenfgah perkembangan hukum administrasi, baik secara teoritis maupun secara praktis, perkembangan tersebut didasarkan pada berbagai dinamika yang melingkupi beberapa sektor penting seperti sektor pemerintahan dan lain sebagainya. Dinamika dari hukum administrasi merupakan cerminan dari tumbuh dan berkembangannya berbagai hal yang terjadi di ka…

Rancangan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Tnetang Organisasi dan Tata …

Rapat kerja nasional MA RI dengan jajaran pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan seluruh indonesia tahun 2009 membahas rancangan keputusan sekretais mahkamah agung RI tentang organisasi dan tata kerja sekretariat pengadilan dalam lingkungan pengadilan militer

Kumpulan Putusan Peradilan Indonesia dan Jepang: Hak Kekayaan Intelektual

Penyusunan kumpulan putusan ni merupakan salah satu dari projek Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Konsistensi Hukum untuk meningkatkan Lingkungan Bisnis di Indonesia, kerja sama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Japan International Coorporation Agency (JICA). di dalam buku ini dimuat putusan-putusan pilihan tentang Hak Kekayaan Intelektual yang berasal dari peradilan Indonesi…

Persamaan persepsi penerapan hukum demi tercapainya putusan yang berkualitas …

Dalam tulisan ini dikaji tentang penerapan hukum baik dalam tindak pidana, tindak pidana khusus dan tindak pidana militer, sehingga tidak terjadi disparitas terhadap putusan hakim, dan kualitas putusan akan sesuai dengan perkembangan itu sendiri, dengan kata lain persamaan persepsi dalam penerapan hukum akan meningkatkan kualitas putusan.

Kompilasi dan Re-publikasi putusan-putusan Pengadilan Militer

Putusan pengadilan militer yang dikompilasi dalam buku ini adalah putusan Mahkamah Agung khususnya perkara kasasi. Putusan-putusan yan terdapat dalam buku ini telah dilakukan kategorisasi dan analisis sehingga tersaring putusan-putusan yang memiliki kaidah hukum dalam pertimbangan majelis Hakm Agung kamar militr=er yang menarik untuk dipublikasikam dan relevan untuk ditampilkan dalam buku ini.

Kompilasi Re-Publikasi putusan - putusan praperadilan terhadap penetapan ters…

Obyek praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai …