Hukum Anggaran Negara

Edisi

Ed.1. Cet 1

ISBN/ISSN

979-421-435-3

Deskripsi Fisik

xii, 204 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.03 Bon h

Analisis dan evaluasi hukum terkait peran lembaga keuangan non bank dalam ran…

Sebagai upaya pemerintah meningkatkan peran Lembaga Keuangan Non Bank sebagai alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif perlu deregulasi untuk mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh modal untuk membuka usaha, melakukan ekspansi ataupun untuk bisa bersaing di pasar internasional. Sejalan dengan itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan Revitalisasi Hukum jilid II, yaitu dengan menc…

Money Laundering : Penerapan Asas Pembalikan beban pembuktian dalam perkara

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) dapat menjadi instrumen yang efektif bagi upaya pemulihan kerugian negara melalui mekanisme pembalikan beban pembuktian, yaitu terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan hasil dari tindak pidana. artinya negara dapat merampas kekayaan milik terdakwa yang tidak mampu dibuktikan asal usul peroleha…

Laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara di Mahkamah Agung RI dan em…

Laporan penyelesaian kerugian negara dilakukan bertujuan untuk, mengetahui sejauhmana perkembangan penyelesaian kerugian yang sudah dilaksanakan berdasarkan pengumpulan data/informasi dan verifikasi pada Mahkamah Agung - RI, sebagai dasar tindak lanjut penyelesaian kerugian negara dan mempermudah proses penghapusan oleh instansi berwenang. Penyelesaian kasus kerugian negara di lingkungan MA-RI…

Tipologi Riset Cybercrime dan Pencucian Uang

Pada buku ini terllihat bahwa jaringan kejahatan dunia cybercrime sudah sangat kompleks dan demikian canggihnya, menyatukan para pelaku kejahatan dari seluruh dunia secara real time untuk melakukan kejahatan dalam skala yang sangat besar. Dalam buku ini terdapat informasi mengenai peran PPATK dalam menangani cybercrime, deepweb, darknet dan informasi mengenai perkembangan modus cybercrime di…

Hukum Keuangan Negara

keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada perjan, perum, PN-PN dan sebagainya. sedangkan definisi keuangan negara dalam arti sempit, yakni setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan pada APBN, APBD dan BUMN serta BUMD. penggunaan istilah keuangan negara dinilai kurang tepat, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah keuangan…

Sistem Infomasi Mahkamah Agung (SIMARI) : Modul Sistem Informasi Keuangan

modul ini membahas tentang sistem informasi keuangan. pembangunan sistem informasi keuangan dimaksudkan agar mulai pada tingkat satuan kerja memiliki sistem proses transaksi yang dapat memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan akuntansi dengan cara mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis data komputer, sehingga dapat menyedi…

Tipologi Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika

Laporan ini merupakan hasil riset yang menggunakan bentuk penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan data utama berupa putusan pengadilan perkara pencucian uang hasil tindak pidana narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap periode tahun 2011-2016. Putusan pengadilan yang digunakan adalah putusan dalam perkara pencucian uang hasil tindak pidana narkotika, …

Kerentanan dan Ancaman Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Mata Uang Virtual

Buku ini menjelaskan tindakan untuk mencegah pemanfataan teknologi baru untuk pencucian uang, dimana teknologi baru tersebut adalah mata uang virtual. Mata uang virtual mempunyai fitur fitur antara lain proses transaksi yang cepat, transaksi rendah biaya dan lain lain, namun rentan dimanfaatkan pelaku kejahatan karena memungkinkan transaksi tanpa menggunakan nama sebenarnya, tidak memiliki kewa…

Resiko Pembawa Uang Tunai di Wilayah Perbatasan Indonesia digunakan untuk Pen…

buku ini bertujuan untuk memperkuat dan mempertajam pengetahuan internal PPATK mengenai resiko pembawaan uang tunai yang digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme yang akan mendukung tugas PPATK sebagai focal point pencegahan dan pemberantasan