Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan…

Edisi

Cet. 1.

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 238 hlm.;

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 Ind p

Membedah UUD 1945

Konstitusi adalah puncak peraturan perundang-undangan karena itu membahasnya memerlukan keahlian khusus berupa keleluasaan ilmu dan ketrampilan mengartikulasikan buku ini membedah persoalan rumit dan mungkin tergolong kajian yang langka baik yang menyangkut substansi UUD, HAM dalam UUD aturan peralihan sistem pemerintahan dan berubahnya beberapa paradigma akibat atau setelah perubahan UUD 1945 …

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Und…

Undang-undang nomor 12 tahun 2011 merupakan pengganti dari undang-undang nomor 10 tahun 2004 undang-undang tersebut memberi tugas kepada dewan perwakilan rakyat dan pemerintah untuk menyebarluaskan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara materi muatan baru dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 ini antara lain penambahan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sebagai salah…

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Partai Politik

Selain sebagai bahan psutaka buku ini juga diharapkan dapat menjadikan sumber informasi bagi lembaga pemerintah, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, praktisi hukum, cendekiawan dan partai-partai politik serta masyarakat sehingga masyrakat luas dapat mengerti hal-hal yang melatarbelakangi pasal-pasal yang terkandung dalam undang-undang nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik ini merupakan …

Chicago Convention 1994 dan Terjemahannya : Dilengkapi Undang-undang nomor 1 …

Diterbitkannya buku ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan informasi prajurit TNI dalam memahami ketentuan mengenai penerbangan, perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan penerbangan nasional perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tidak mengenyampingkan kepentingan nasional sejalan dengan perkembangan tersebut …

Hukum nasional pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Mengingat kompleksnya akibat dari perubahan yang ada, tentu masih memerlukan penyempurnaan. Dalam kaitan ini, pada tahun 2006, BPHN telah melakukan penulisan karya ilmiah dengan judul Pembinaan Hukum Nasional Pasca Amandemen UUD 1945. Kegiatan ini dimaksud untuk mengetahui penataan kelembagaan negara setelah 4 (empat) kali amandemen, juga untuk mengetahui hukum dan upaya penegakan hukum berdasa…

Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Buku yang berada di hadapan para pembaca ini sangat penting untuk di jadikan referensi utama dalam memahami lebih dalam mengenai konstitusi dasar Negara kita , yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Potret konstitusi pasca amandemen UUD 1945

Sepanjang era orde baru, UUD 1945 disakralkan mengubahnya adalah hal yang tabu. Hal ini membuat semua orang jadi lupa saat disusun para founding fathers republik ini, naskah konstitusi itu sebetulnya masih berdifat sementara.

Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksan…

Menjelaskan tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2013 menimbang bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2013 yang diundangkan berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 15 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 19 tahun 2012 pelaksanaanya …

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pedata (Small Cla…

Peraturan perundang-undangan hukum acara perdata produk pemerintah hindia belanda yang berlaku saat ini masih bersifat dualistis atau mengandung dualisme hukum acara perdata yang berlaku untuk pengadilan di luar jawa dan madura. dengan adanya penyusunan naskah akademik ini dapat merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam hukum acara perdata beserta penyelesaian dan solusi permasalahan dalam se…