Buku ini secara komprehensif menguraikan perkembangan dan konsolidasi lembaga negara di Indonesia pasca amandemen UUD 1945 di era reformasi, serta memberikan pemahaman baru mengenai pengertian dan pengaturan lembaga negara ini. Pemahaman baru ini begitu penting karena masing-masing lembaga menjalankan fungsi, tugas dan kedudukannya, sehingga memerlukan pemahaman yang tepat agar dapat berjalan s…
Secara garis besar buku ini terdiri atas 6 bab. diantaranya bab satu membahas tentang pancasila sebagai dasar rasional kemana bangsa dan negara harus dibangun di dalamnya berisi bahasan-bahasan yang terkait dengan pencasila sebagai dasar negara, etika politik, ideologi nasional, sumber dari segala sumber hukum, dan orientasi bangsa dan negara indonesia dalam membangun negara kesatuan RI.
Hukum perkawinan islam adalah pedoman umat Islam dalam mensukseskan pembangunan rumah tangga dan keluarganya. ummat Islam Indonesia wajib mengamalkan syari'at agamanya serta wajib mentaati pemerintahnya. oleh karenanya, maka dalam membangun rumah tangga dan keluarga, ummat Islam wajib melaksanakan Hukum Perkawinan Islam secara tidak bertentangan dengan Undang-undang perkawinan berserta peratur…
Sejarah hukum adat Indonesia adalah gambaran dari kejadian-kejadian mengenai hukum adat di masa lampau di Indonesia. dalam buku ini dibahas hukum adat dari masa pengaruh hindu, Islam dan kemudian dengan masuknya pengaruh kebudayaan barat dan sampai berdirinya negara Republik Indonesia.
Dalam karangan ringkas ini diajukan beberapa pokok pikiran tentang HUkum Perikatan Nasional, yang dalam waktu mendatang akan menggantikan hukum perikatan baik yang sekarang terdapat dalam buku III B.W maupun yang berlaku dalam hukum adat. dalam membicarakan beraneka macam perjanjian (secara singkat), kami membatasi diri hanya membahas perjanjian-perjanjian yang dalam rangka pembentukan undang-u…
Kumpulan ini meliputi putusan-putusan yang diambil pada masa peralihan dari jaman Undang-undang Darurat nr 16 tahun 1951 ke jaman Undang-undang nr 22 tahun 1957 yang berlaku mulai 1 juni 1958, sehingga dapat memberi gambaran tentang penyelesaian perselisihan perburuhan menurut cara lama, yaitu cara yang diatur dalam Undang-undang Darurat nr 16 tahun 1951 dan tentang penyelesaian perselisihan pe…
Buku ini dimaksudkan sebagai sumbangsih penulis dalam ikut serta memasyarakatkan hukum, sekaligus menumbuhkan kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu buku ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum tentang hukum acara pidana kepada khalayak pembaca, guna menumbuhkan kepatuhan dan ketertiban hukum di tengah-tengah masyarakat.
Pada makalah ini hanya disinggung masalah ganti kerugian kepada korban dari KUHAP dihubungkan dengan viktimologi, karena keterbatasan waktu dan seleksi bidang pembahasan.