Arbitrase dan Dilema : Penegakan Keadilan

Kiranya buku ini dapat menjadi salah satu sumbangsih penulis kepada khazanah hukum indonesia khususnya bagi perkembangan hukum arbitrase sebagai salah satu forum tempat penyelesaian sengketa yang lebih berkeadilan serta bermanfaat.

Pembebasan tanah untuk pembangunan kepentingan umum : Upaya hukum masyarakat …

Buku ini akan membantu memahami serta mempelajari tentang tata cara pembebasan tanah yang berkaitan dengan pembnagunan untuk kepentingan umum, kita diajak untuk lebih mengerti bahwa dalam pembebasan tanah ada aturan-aturan atau perangkat undang-undang yang harus diperhatikan sehingga menimbulkan kerugian di satu pihak

Menuju pembaharuan hukum pidana

Kitab Undang-undang hukum pidana yang diwariskan dari pemerintah kolonial dirasakan sudah tidak relevan lagi khususnya dikaitkan dengan negara yang telah merdeka. teori-teori pidana kontemporer telah berkembang pesat dan tidak sesuai lagi dengan KUHP

KUHP ( Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

menjelaskan mengenai pengertian hukum pidana, tindakan yang termasuk hukum pidana, serta hal-hal yang menghapus, mengurangi dan memberatkan pidana

Pornografi dalam hukum pidana, suatu studi perbandingan

Bibliografi-Indeks

Hukum Dagang di Indonesia

Bibliografi

Hukum dagang indonesia

Edisi

Cet. 3

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

223 hlm.; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347 Soe h

Hukum Dagang Indonesia

Bibliografi

Filsafat Hukum : Dilengkapi dengan materi etika profesi hukum

Buku ini dilengkapi dengan materi etika profesi hukum yang memuat pemikiran kritis, disusun secara sistematis dengan imajinasi tinggi sehingga mengajak pembaca untuk berkelana di dunia filsafat dengan menyandingkan serta membandingkan ide-ide jenius para filsuf seperti Socrates, Plato dan Aristoteles dan yang lainnya serta aliran-aliran dalam Filsafat Hukum yang dapat menolong pembaca mengemban…

Yurisprudensi : Hukum acara dalam putusan mahkamah konstitusi

Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yakni antara lain, dilakukan secara sederhana dan cepat. Dalam menyelenggarakan peradilan, MK menggunakan hukum acara umum dan hukum acara khusus. Hukum acara yang digunakan oleh MK adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2…