Supreme Court Decisions Vol.XIV

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

LV, 896 hlm; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.035 SUP

Pedoman Pelaksanaan Administrasi Penyelesaian Perkara Niaga Pada DIrektorat P…

Pedoman administrasi perkara kepailitanini adalah bagian yang tak terpisahkan dari buku ini dan buku ini mengenai pedoman pelaksanaan administrasi pada peradilan umum dan mahkamah agung

Buku Panduan Rapat Kerja Nasional MA RI Dengan Jajaran Pengadilan 4 Lingkunga…

Buku ini merupakan buku panduan rapat kerja nasional Mahkamah Agung RI dengan pengadilan empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2004 yang bertemakan "Membangun Sistem Manajemen Peradilan Satu Atap Dalam Rangka Mingkatkan Pelayanan Publik".

Ringkasan eksekutif laporan tahunan 2015

Buku ini merupakan ringkasan eksekutif Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2015, diantaranya: manajemen perkara, reformasi birokrasi, akses terhadap keadilan, pengawasan, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, aset, dan teknologi informasi, penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan; peran serta Mahkamah Agung RI pada forum nasional dan internasional.

Laporan Misi Badan Lulusan Administrasi Ke Judiciary England And Wales dalam …

Sebagai puncak lembaga peradilan, Mahkamah Agung adalah peradilan tingkat banding atas empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. sebagai konsekuensi dari pemisahan manajemen peradilan dari eksekutif dan yudikatif, atau dikenal sebagai "Penyatuan atap badan peradilan" memalui UU nomor 35 tahun 1999 dan dioprasionalisasikan tahun 2005

Peraturan sekretaris Mahkamah Agung RI nomor: 002 tahun 2012 tentang pedoman …

Untuk kesamaan perepsi dan memudahkan pelaksanaan pengembangan standar operasioanal prosedur, maka diharapkan uraian pada bab sebelumnya dapat dijadikan awal dalam mengemabangkan standar operasional prosedur selanjutnya standar operasional prosedur dimaksud merupakan awal dalam menyusun standar pelayanan.

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2017

Tahun 2017 merupakan fase 5 tahun kedua 2016-2020 dalam pertajalan pemburuan peradilan (2010-2035). fokus pemburuan pada fase ini diarahkan pada peningkatan akses terhadap keadilan, dukungan terhadap reformasi hukum, manajemen perkara berabasis elektronik, layanan publik berbasis elektronik dan simplifikasi administrasi perkara.

Peraturan sekertaris Mahkamah agung Republik Indonesia Nomor : 036/sek/per/vi…

Peraturan sekretaris MA-RI nomor : 036/sek/per/vi/2012 melaksanakan reformasi birokasi bidang sumber daya manusia di lingkungan mahkamah agung dan badan pradilan yang berada dibawah.