Better business letters

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 177 hlm.; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

651.75 Rei b

Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara

Buku ini berupaya menguraikan secara ringkas dan jelas perihal dasar-dasar kompetensi, sistem peradilan indonesia, perkembangan kompetensi peradilan tata usaha negara beserta problematikanya, hingga terwujudnya kompetensi peradilan tata usaha negara yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat dan tegaknya negara hukum Indonesia

Hukum Pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara

Buku ini terbagi menjadi dua belas bab, yang disusun untuk memudahkan pemahaman terkait hukum pembuktian di peradilan tata usaha negara, mulai dari dasar-dasar hukum pembuktian, hakikat dan asas hukum pembuktian, hingga berbagai jenis alat bukti di peradilan tata usaha negara (mulai dari alat bukti surat, ahli, saksi, hingga alat bukti elektronik dan bukti ilmiah)

Perkembangan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia

Buku ini menyajikan telaah komprehensif atas perkembangan hukum acara peradilan tata usaha negara (TUN) di Indonesia, dari akar filosofis hingga dinamika praksis dalam lanskap hukum administrasi modern. mengurai periodisasi perjalanan lembaga dan kompetensi peradilan TUN sejak era kolonial hingga era hukum elektronik, buku ini mengajak pembaca memahami kompleksitas sistem hukum acara TUN yang t…

Negara Gagal Mengelola Konflik : demokrasi dan tata kelola konflik di Indonesia

Buku ini merupakan hasil observasi dan refleksi kritis penulis terhadap berbagai kasus konflik yang berhasil dituliskan sebagai artikel di media nasa nasional dari kurun 2006-2012

Buku II tata Laksana Peradilan pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaiakan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Selain kewenangan tersebut, Pengadilan tata usaha negara di tingkat pertama. Selain kewenangan tersebut, pengadilaan tata usaha negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesiaikan sengketa tata usaha negara yang telah dilakukan upaya keberatan. Apabila pe…

Pengkajian Tentang Penyelesaian Sengketa TUN Melalui Perdamaian Dalam Perspek…

Berdasarkan DIPA 2015 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang) telah melaksanakan berbagai macam kegiatan yang menjadi tupoksinya. Salah satunya adalah penelitian "Pengkajian Tentang Penyelesaian Sengketa TUN Melalui Perdamaian: Dalam Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum" yang merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian tersebut dilaksanakan diwilayah huku…

Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Mahkamah Agung RI

Tujuan pembuatan pedoman ini adalah menyediakan pedoman umum yang dapat memberikan kesamaan presepso dan visi bagi para penyelenggara dan pengelolaan perpustakaan di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya. Buku ini berisi tentang tata kerja rutin perpustakaan yang meliputi pengembangan bahan perpustakaa, pengolahan bahan perpustakaan, , pelayanan bahan perpustakaan, perawat…

Tanya Jawab Permasalahan dari Daerah Tata Usaha Negara

Pengadilan Tinnggi Tata Usaha Negara sebagai kawal depa mahkamah Agung mempunya beban tugas dan tanggung jawab yang berat. dalam perjalanan mengemban tugas selaku kawal depan, banyak kerikil tajam yang menghadang pelaksanaan tugas ini. Sebagaimana kita alami beberapa tahun lalu, banyak penilaian negatif dari masyarakat teradap lembaga peradilan. Rakernas yang dilaksanakan pada tahun 2009 di Pa…

Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iii, 120 hlm.; 32 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 Ind b