Kajian Pembaruan Hukum Acara di Peradilan Tata Usaha Negara

Perubahan konfigurasi ketatanegaraan mengakibatkan diundangkannya beberapa undang-undang, yang bukan saja telah mengubah hukum materiil peradilan tata usaha negara, namun juga telah menambahkan hukum acara khusus di peradilan tata usaha negara. adapun kemajuan teknologi informasi di samping telah mengubah business process, dalam prosedur/tata laksana pemerintahan (melalui e-Government), juga te…

Pengantar Ekonomi Makro

Edisi

-

ISBN/ISSN

6002c191

Deskripsi Fisik

xxiii, 390 hal.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

338.5 Sud p

Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman beracara dalam memutus pen…

Buku ini adalah paparan penelitian ilmiah yang dilatarbelakangi adanya perubahan prosedur pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berdasarkan pasal 80 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana kepala daerah/wakil kepala daerah dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya oleh sebab-sebab tertentu berupa dugaan pelanggaran sumpah/janji jabatan, tidak melaksa…

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Berkas Perkara Elektronik Dalam U…

Implementasi PERMA Nomor 6 Tahun 2022 membawa dampak perubahan cara kerja (game changing) penanganan perkara di Mahkamah Agung. Hal ini karena tidak ada lagi berkas dokumen cetak yang dikirimkan ke Mahkamah Agung. berdasarkan PERMA tersebut, pemeriksaan perkara kasasi dan peninjauan kembali sepenuhnya menggunakan berkas perkara berbentuk dokumen elektronik.

Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung d…

Kajian mengenai keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Implementasi Tata kelola teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya merupakan salah satu implementasi dari fungsi puslitbang. buku ini berbasis penelitian yang secara spesifik mendukung pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih modern dan menyesuaikan dengan pr…

Implementasi Wewenang Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan…

Komisi yudisial dibentuk untuk mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri dan peningkatan integritas kapasitas dan profesionalitas hakim sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya. akan tetapi, alih-alih menjalankan kewenangannya untuk mengawasi hakim, muncul permasalahan berupa gesekan dengan lembaga peradilan (Mahkamah AGung). Pasa…

Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan atas pera…

Buku ini disusun dalam rangka menjelaskan secara komprehensif mengenai upaya-upaya modernisasi manajemen perkara, mulai dari pelaporan perkara berbasis elektronik, migrasi ke majaemen perkara berbasis elektronik, hingga peradilan online. kesemuanya itu dalam rangka menciptakan keberlangsungan dan kesinambungan kebijakan mahkamah agung yang ingin bertransformasi menjadi peradilan modern dan prof…

Naskah Urgensi Perubahan PERMA nomor 3 tahun 2012 tentang Biaya proses penyel…

Buku ini memuat kajian dan analisi isu tersebut di atas dan disusun untuk digunakan sebagai dasar dan argumentasi ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan perubahan peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya

Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara

Buku ini berupaya menguraikan secara ringkas dan jelas perihal dasar-dasar kompetensi, sistem peradilan indonesia, perkembangan kompetensi peradilan tata usaha negara beserta problematikanya, hingga terwujudnya kompetensi peradilan tata usaha negara yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat dan tegaknya negara hukum Indonesia

Hukum Pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara

Buku ini terbagi menjadi dua belas bab, yang disusun untuk memudahkan pemahaman terkait hukum pembuktian di peradilan tata usaha negara, mulai dari dasar-dasar hukum pembuktian, hakikat dan asas hukum pembuktian, hingga berbagai jenis alat bukti di peradilan tata usaha negara (mulai dari alat bukti surat, ahli, saksi, hingga alat bukti elektronik dan bukti ilmiah)