Ditapis dengan
Kajian Pembaruan Hukum Acara di Peradilan Tata Usaha Negara
Perubahan konfigurasi ketatanegaraan mengakibatkan diundangkannya beberapa undang-undang, yang bukan saja telah mengubah hukum materiil peradilan tata usaha negara, namun juga telah menambahkan hukum acara khusus di peradilan tata usaha negara. adapun kemajuan teknologi informasi di samping telah mengubah business process, dalam prosedur/tata laksana pemerintahan (melalui e-Government), juga te…
- Edisi
- Ed.1, Cet.1
- ISBN/ISSN
- 978-623-384-083-5
- Deskripsi Fisik
- xii, 142 hlm,;22 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.06 Sud k
Makna Dan Kriteria Diskresi Keputusan Pejabat Publik
Diskresi keputusan adalah mempertimbangkan dengan baik dari adanya dua atau lebih pilihan yang harus diambil pejabaat publik. Diskresi tidak dapat digunakan tanpa adanya dasar hukum yang menyertainya, untuk itu perlu adanya kewenangan pejabat publik dalam mengambil tindakan berupa diskresi keputusan. Oleh karenanya, kewenangan merupakan unsur utama dalam melakukan diskresi keputusan.
- Edisi
- Cet. 1.
- ISBN/ISSN
- 978-602-99931-6-5
- Deskripsi Fisik
- xi, 133 hlm.; 22 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 650.07 Agu m
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah