Ditapis dengan
Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara
Buku ini berupaya menguraikan secara ringkas dan jelas perihal dasar-dasar kompetensi, sistem peradilan indonesia, perkembangan kompetensi peradilan tata usaha negara beserta problematikanya, hingga terwujudnya kompetensi peradilan tata usaha negara yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat dan tegaknya negara hukum Indonesia
- Edisi
- Ed.1, Cet.1
- ISBN/ISSN
- 978-623-384-887-9
- Deskripsi Fisik
- x, 128 hlm,: 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.06 Yod k
Hukum Pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara
Buku ini terbagi menjadi dua belas bab, yang disusun untuk memudahkan pemahaman terkait hukum pembuktian di peradilan tata usaha negara, mulai dari dasar-dasar hukum pembuktian, hakikat dan asas hukum pembuktian, hingga berbagai jenis alat bukti di peradilan tata usaha negara (mulai dari alat bukti surat, ahli, saksi, hingga alat bukti elektronik dan bukti ilmiah)
- Edisi
- Ed.1, Cet.1
- ISBN/ISSN
- 978-623-384-891-6
- Deskripsi Fisik
- x, 124 hlm,;21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.06 Yod h
Perkembangan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia
Buku ini menyajikan telaah komprehensif atas perkembangan hukum acara peradilan tata usaha negara (TUN) di Indonesia, dari akar filosofis hingga dinamika praksis dalam lanskap hukum administrasi modern. mengurai periodisasi perjalanan lembaga dan kompetensi peradilan TUN sejak era kolonial hingga era hukum elektronik, buku ini mengajak pembaca memahami kompleksitas sistem hukum acara TUN yang t…
- Edisi
- Ed.1, Cet.1
- ISBN/ISSN
- 978-623-384-889-3
- Deskripsi Fisik
- xxii, 296 hlm,; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.06 Yod p
Buku II tata Laksana Peradilan pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
Pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaiakan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Selain kewenangan tersebut, Pengadilan tata usaha negara di tingkat pertama. Selain kewenangan tersebut, pengadilaan tata usaha negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesiaikan sengketa tata usaha negara yang telah dilakukan upaya keberatan. Apabila pe…
- Edisi
- cet. 1.
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 202 hlm, ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.066 4 Ind b
Kompilasi dan Re-publikasi putusan-putusan tentang gugatan sederhana
Perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di dalam masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, terutama dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana. Mahkamah Agung telah menerbitkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Penyelesaian sengketa perkara perdata mel…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 372 hlm.; 30 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347.04 Ind K
Kebijakan Formasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Peraturan…
Buku ini menguraikan kebijakan kriminal sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan, kebijakan penanggukangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (Penal Policy), tahap-tahap fungsionalisasi kebijakan hukum pidana, pengertian korporasi dalam ilmu hukum pidana dan permasalahan kebijakan formulasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang terbesar lebih dari 120 peraturan perunda…
- Edisi
- Ed.1, Cet.1
- ISBN/ISSN
- 978-979-007-753-9
- Deskripsi Fisik
- xii, 600hlm.: bibl.; 23cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346. 066 Dwi k
Pengkajian Tentang Penyelesaian Sengketa TUN Melalui Perdamaian Dalam Perspek…
Berdasarkan DIPA 2015 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang) telah melaksanakan berbagai macam kegiatan yang menjadi tupoksinya. Salah satunya adalah penelitian "Pengkajian Tentang Penyelesaian Sengketa TUN Melalui Perdamaian: Dalam Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum" yang merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian tersebut dilaksanakan diwilayah huku…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-99931-6-5
- Deskripsi Fisik
- x, 95hlm.: bibl.; 23cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342. 06 Bam p
Pleidooi : KPK juga bisa salah dalam perkara No. 04/PID.B/TPK/2009/PN.JKT PST
Buku ini menyajikan Pleidooi yang diajukan oleh Mohammad Iqbal dan Penasehat Hukum beliau Dr. Maqdir Ismail, SH & Partners melalui data dan argumen yang diungkapkan Pleidooi ini tidak saja menggugurkan apa yang didakwa dan dituntut oleh Penuntut Umum, tetapi juga membuka mata akan berbagai fakta yang jelas-jelas muncul, baik didokumen Berita Acara Pemeriksaan para saksi, dan dari fakta persidan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iv, 187 hlm.: ilus.; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347.07 Moh p
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No : 092/sek/sk/07/2011 Tentang Peneta…
Buku ini membahas tentang penetapan standar biaya perjalanan dinas dan transport lokal di lingkungan Mahkamah RI tahun anggara 2011, serta untuk melakukkan anggaran pendapatkan dan belanja negara perlunya menetapkan pedoman atau acuan dalam perjalanan dinas ke seluruh wilayah Indonesia tertentu. Setiap perjalanan dinas yang dilakukan, perlu adanya suatu keputusan mengenai standar biaya yang dik…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 34hlm., ; 29,5cmx21cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 352.48 Ind k
Tanya Jawab Permasalahan dari Daerah Tata Usaha Negara
Pengadilan Tinnggi Tata Usaha Negara sebagai kawal depa mahkamah Agung mempunya beban tugas dan tanggung jawab yang berat. dalam perjalanan mengemban tugas selaku kawal depan, banyak kerikil tajam yang menghadang pelaksanaan tugas ini. Sebagaimana kita alami beberapa tahun lalu, banyak penilaian negatif dari masyarakat teradap lembaga peradilan. Rakernas yang dilaksanakan pada tahun 2009 di Pa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 44 hlm.; 29 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347.035 Ind t
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah