Buku ini menyajikan dan membahas aspek hukum internasional -personalitas hukum internasional- dalam pasar tunggal ASEAN di antaranya memuat topik utama mengenai latar belajang pasar tunggal ASEAN, personalitas hukum internasional ASEAN, konsep organisasi internasional dan ASEAN sebagai organisasi internasional serta integrasi regional pasar tunggal ASEAN dalam kaitanya dengan personalitas hukum…
Buku ini menyajikan bagian pertamanya berupa analisis berbingkai hukum tata negara dan administrasi ekonomi tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengat privatisasi, terutama dalam kaitannya dengan aspek penguasaan negara. Baru pada bagian kedua, perbincangan mengenai BUMN dalam perekonomian dihadirkan. Di awal perbincangan dipaparkan perjalnan sejarah dan tujuan pendirian BUMN dan bentuk usahan…
Hamengku Buwono IX, mendiang Sultan Daerah Istimewa Yogyakarta, dihormati oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu pendiri besar negara Indonesia modern. Ia meninggalkan warisan yang positif, namun dalam beberapa hal ambigu, dalam konteks politik. Pencapaiannya yang paling menonjol adalah keberlangsungan kerajaan Yogyakarta yang turun-temurun, dan ia memberikan stabilitas dan kontinuitas ya…
Buku ini mengupas berbagai aspek krusial, seperti pemisahan kekuasaan, pengaturan lembaga-lembaga negara, dan hak asasi manusia, yang semuanya berperan penting dalam mengarahkan negara menuju demokrasi yang sehat serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan
Anggapan bahwa kekuasaan presiden Indonesia, setelah perubahan UUD 1945, sangat kecil ternyata tidak terbukti. melalui penelitian yang mendalam disertai perbandingan dengan kekuasaan kepala negara dan/atau kepala pemerintahan di negara-negara maju di dunia mewakili kawasannya, yakni amerika serikat, rusia, jerman, afrika selatan, jepang, RRC, kuwait dan australia, diketahui kekuasaan presiden I…
Buku ini berupaya menguraikan secara ringkas dan jelas perihal dasar-dasar kompetensi, sistem peradilan indonesia, perkembangan kompetensi peradilan tata usaha negara beserta problematikanya, hingga terwujudnya kompetensi peradilan tata usaha negara yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat dan tegaknya negara hukum Indonesia
Buku ini terbagi menjadi dua belas bab, yang disusun untuk memudahkan pemahaman terkait hukum pembuktian di peradilan tata usaha negara, mulai dari dasar-dasar hukum pembuktian, hakikat dan asas hukum pembuktian, hingga berbagai jenis alat bukti di peradilan tata usaha negara (mulai dari alat bukti surat, ahli, saksi, hingga alat bukti elektronik dan bukti ilmiah)