Yuridiksi Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Buku ini mencoba menganalisis yuridiksi kriminal tindak pidana terorisme. penulis menggunakan teori kedaulatan negara, teori hukum pembangunan dan teori yuridiksi kriminal sebagai alat analisis dengan harapan dapat menemukan jawaban.atas permasalahan pokok penanggulangan tindak pidana terorisme. literatur ini penting bagi kalangan para mahasiswa hukum sebagai referensi studi kasus hukum pidana…

Buku I. Kapita selekta kejawatan bisnis dan hukum pidana

Merupakan kumpulan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan perkembangan Ilmu hukum pidana dan hukum kejahatan bisnis termasuk matakuliah program magister hukum fakultas hukum Indonesia

Hukum pidana 2

Edisi

Cet 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 175 hlm.; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345 Bem k

Hukum pidana 3

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvi, 191 hlm.; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345 Bem h

Korupsi dan Penguatan Daulat Hukum

Buku sarat kritik ini mungkin akan membuat koruptor kesal dan geram. karena asumsi, susunan teori ilmiah, definisi, metoodologi dan penegakan hukum yang rumit seperti kutuk. sejak KPK berdiri tak henti-hentinya lembaga anti rasuah itu di serang upaya pemangkasan kewenangan dan anggaran penarikan tenaga penyidik hingga wacana membubarkan KPK

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korporasi pada tindak …

menyoroti berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, termasuk perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan pengaturannya dalam rancangan, KUHP serta kaitkan pula dengan pembahasan mengenai tindak pidana korupsi dan korporasi di Indonesia

Hukum Pidana Internasional : Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional

Membahas seluk beluk hukum pidana internasional diantaranya pengertian, ruang lingkup dan asal mula hukum pidana internasional ; sumber, subjek dan tujuan hukum pidana internasional perintis ; pengadilan pidana internasional khusus ; pengadilan pidana internasional campuran ; dan pengadilan pidana internasional permanen

Mediasi Penal : Dalam sistem peradilan pidana Indonesia

Guna laksana mediasi penal tidak saja berfungsi sebagai sumber hukum bagi para akademisi, praktisi penegakan hukum yang menggeluti substansi mediasi penal

Menuju pembaharuan hukum pidana

Kitab Undang-undang hukum pidana yang diwariskan dari pemerintah kolonial dirasakan sudah tidak relevan lagi khususnya dikaitkan dengan negara yang telah merdeka. teori-teori pidana kontemporer telah berkembang pesat dan tidak sesuai lagi dengan KUHP

KUHP ( Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

menjelaskan mengenai pengertian hukum pidana, tindakan yang termasuk hukum pidana, serta hal-hal yang menghapus, mengurangi dan memberatkan pidana