Buku laporan hasil penelitian ini dibuat sebagai bentuk pertanggung jawaban. Kapuslitbang kepada pimpinan Mahkamah Agung RI. Penelitian ini mengulas kajian yuridis peradilan tata usaha negara, memberikan gambaran dari aspek filosofis , dan sejarah hukum mengenai eksekusi putusan peradilan tata usaha negara, dan di harapkan dapat memberi masukan DPR dan Pemerintah terkait pengaturan eksekutabili…
UU No 30 Thn 2014 tentang administrasi pemerintahan ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali keputusan dan atau tindakan badan pejabat pemerintahan berdasarkan ketentuan peratutan peruu dan AUPB. Undang ini dimaksud tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggara pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat se…
Buku ini merupakan suatu upaya secara sistematis menguraikan poblematik negara hukum dalam keadaan pengecualian dan mencari jawaban yang substansi bagi tegaknya materi hukum asasi hak untuk hidup dalam negara hukum modern demokratis yang hadir dalam masyarakat pembahasan dalam buku ini di mulai dengan suatu pendahuluan yang mencoba menguraikan syarat-syarat ilmu pengetahuan modern,komunikatif,d…
pemberlakuan parliamentary treshold dalam kontek penegakan HAM dari perspektif hukum tatanegara indonesia memang mengalami perdebatan yang cukup alot. pro kontrol tentang parliamenter threshold termasuk menyepakati bagaimana memberlakukan kursi yang di peroleh parpol yang tidak lolos PT seringkali sebateble bahkan sempat di lakukan uji materi karena di anggap pasal 208 uu no 8 tahun 2012 tentan…
Buku ini terdiri dari 13 bahasan yakni : (1) memahami hukum tata negara (2) negara hukum (3) konstitusi(4) peraturan perundang-undangan (5) sistem pemerintahan (6)lembaga perwakilan rakyat(7) kekuasaan kehakiman (8)komisi negara independen(9)HAM (10) kewarganegaraan (11) Partai politik (12) pemerintahan daerah (13) pemerintahan desa
pemikiran terhadap perubahan konstitusi dan sistem ketatanegaraan setelah reformasi menjadi sebuah kebutuhan untuk menata kembali kelembagaan negara yang sempat terjadi perubahan secara mendasar termasuk bagaimana pola relasi di antara lembaga-lembaga negara yang mempunyai paradigma demokratis dan berkeadilan reformasi konstituisi di pandang sebagai sebuah kebutuhan dan agenda yang harus di lak…
Tujuan di terbitnya buku ini adalah supaya menjadi bahan perbandingan bagi para hakim pada pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara dalam menjatuhkan putusan suatu perkara sejenis dan sebagai sumber informasi bagi pengadilan tinggi tata usaha negara adalah mahkamah agung RI untuk memantau putusan yang tidak banding atau tidak kasasi guna menilai dan memperbaiki kekur…
Informasi yang dimuat dalam buku ini memberikan gambaran tentang jumlah dan jenis-jenis perkara tata usaha negara yang masuk dan putus baik di tingkat pertama maupum tingkat banding, sisa perkara pada tahun yang lampau serta sisa perkarapada tahun 2013 yang belum dapat di sesuaikan diharapkan buku ini dapat dijadikan referensi baik bagi kepentingan akademis, pemerintah maupun masyarakat luas se…
Buku ini dapat menjadi panduan informasi awas bagi para hakim/calon hakim yang akan di tempatkan di seluruh wilayah tertentu. Sebagaimana di syaratkan dalam pola profil dan dokumentasu wilayah peradilan tata usaha negara bahwa penghimpunan data tentang situasi wilayah hukum di perlukan mengingat dokumentasi tersebut dimaksud sebagai penyedia data secara menyeluruh yang setiap saat dengan mudah …
Isi buku mencoba mendudukan posisi yang tepat bagi BUMN dalam pasar di indonesia khususnya, BUMN yang karakteristik industrinya monopoli alamiah. Hal ini didasarkan pada 2(dua) fakta posisi strategis BUMN saat ini yaitu pertama BUMN ternyata sudah bukan lagi anak bawang dalam kompetisi global ditingkat dunia furtune 500 menempatkan kurang lebih 30% BUMN dari berbagai negara sebagai perusahaan t…