Dalam "Kitab Undang-undang Hukum Perburuhan" ini yang dimuat bukanlah aturan perundang-undangan yang ada ("bestaan de wetgeving") melainkan aturan-aturan yang berlaku ('het geldende recht"). sehubungan dengan itu maka aturan-aturan biar pun dalam undang-undang tetapi belum diberlakukan, tidak dimuat dalam kodifikasi ini. demikian juga dengan aturan-aturan yang oleh perundang-undangan kemudian s…
Pada bab I buku ini mengulas secara umum kondisi perekonomian indonesia dan kondisi ketenagakerjaan terkait PKWT dan outsourcing, sebelum dan setelah berlakunya undang-undang nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan pada bab 2 memaparkan tentang perjanjian secara umum perjanjian kerja dan hubungan kerja termasuk tinjauan singkat perjanjian kerja dalam hukum islam selanjutnya bab 3 dan bab 4 …
Di bidang hukum hubungan kerja ini kita masih dalam masa - peralihan dari jaman kolonial ke jaman nasional, sehingga kita perlu memasuki masa nanti dengan sebaik-baiknya, masa nanti yang menjadi milik dan tanggung jawab angkatan yang sedang tumbuh dan berkembang untuk mengisi hubungan kerja itu dengan demokrasi Pancasila.
Ilo sangat senang dapat membantu Departement Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mempublikasikan perundang-undangan perburuhan yang baru kami yakin bahwa undang-undang ini dapat secara efektif dilaksanakan sebagai instrumen yang benar dalam mempromosikan pekerjaan yang layak kedamaian industrial dan keadilan sosial bagi semua pihak.
Buku ini membahas kaedah hukum yang terkait dengan penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam pemanfaatan teknologi informasi menjadi suatu sistem elektronik secara organisasional. Penerapan tata kelola yang baik, yang didasarkan atas prinsip best practices atau good practice, dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah suatu kebutuhan dan keniscayaan. Hal tersebut menjadi ukuran untuk mene…
Pada edisi pertama kali ini akan dimuat peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 sebanyak 1 peraturan, Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 sebanyak 30 peraturan dan undang-undang Nomor 2 tahun 2004 sebanyak 5 peraturan.
Sumber data primer penelitian ini berupa penelitian ini berupa pengumpulan data dengan observasi, wanancara, diskusi terbatas dan penyebaran kuesioner pada beberapa instansi yang berkaitan dengan permasalah penelitian, serta malaksanakan focus group discussion, pada beberapa ibukota provinsi di Indonesia.
Kemudahan dibidang perpajakan yang berupa pajak penghasilan ditanggung pemerintahan hanya berlaku untuk pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dan atas pembayaran dividen ke luar negeri ndan wajib pajak tersebut untuk jangka waktu paling lama sepuluh tahun.