Sekelumit Tentang Penyadapan

Edisi

Cet. 1.

ISBN/ISSN

978-978-071-195-2

Deskripsi Fisik

viii, 384 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.023 23 Kri s

Melawan Money Laundering : Mengenal, Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana P…

Buku ini bukan hanya membahas money laundering secara umum, tetapi juga menyajikan prosedur penegakan hukum perlingungan bagi pelapor dan saksi prinsip pelaporan dalam mengenali pengguna jasa ketentuan pembawaan uang fisik lintas negara penundaan pemblokiran pemeriksaan dan penghentian transaksi terkait tindak pidana pencucian uang serta perbuatan money laundring yang wajib dihindari.

Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar

Topik penting pembahasan buku ini antara lain pengertian fungsi, tujuan, sumber dan dasar, asas, prinsip, dan penafsiran hukum acara pidana, kekuasaan kehakiman, asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman pelaku kekuasaan kehakiman kedudukan dan tempat kedudukan serta susunan badan peradilan sejarah hukum acara pidana berlakunya hukum acara pidana dan proses penyusunan KUHAP tersangka terdakwa te…

Peranan Hukum Pidana Dalam Proses Demokrasi

Merupakan isi pidato pada upacara pengkuhan dari pengarang sebagai guru besar tetap pada fakultas hukum universitas indonesia beliau menjelaskan bahwa tindak pidana pemilu tidak hanya diatur baru-baru ini saja melainkan dalam setiap pemilu di indonesia sejak tahun 1955, pemilu-pemilu orde baru hingga pemilu-pemilu era reformasi juga sudah diatur bahkan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KU…

Acara pidana Indonesia dalam sirkus hukum

Buku ini bisa dikatakan sebagai buku yang cukup unik. Sebagai sebuah penelitian tentang hukum, merambah cakrawala yang lebuh luas dan lebih luas dan lebih dalam daripada sekedar hukum yang tertulis.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Perkembangan ilmu pengetahuan dan demokrasi serta hak asasi manusia menuntut adanya perubahan undang-undang tentang Hukum Acara Pidana kearah yang lebih menghormati hak asasi manusia. Ratifikasi konvensi internasional yang berkaitan dengan hal-hal politik dan sipil, serta berbagai konvensi berkaitan dengan hak asasi manusia, mengharuskan perubahan Hukum Acara Pidana mengadopsi berbagai ketentua…

Penelitian Hukum Tentang Koordinasi Lembaga Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi

Penelitian ini dikerjakan dengan pendekatan yuridos normatif, yang memperhatikan segi sosiologi, tetapi utamanya adalah materi perundang-undangan. Data yang dianalisis narasumber tentang koordinasi lembaga hukum pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi

Pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan hal yang harus dilakukan, mengingat Indonesia telah meratifikasi UNCAC ( UN CONVENTION AGAINST CORRUPTION ) dengan U.U. no. 7 Tahun 2006. Konsekuensi dari ratifikasi tersebut adalah Indonesia harus membentuk Produk hukum yang selaras dengan ketentuan dalam UNCAC

Himpunan Peraturan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kofusi, dan Nepotisme…

Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi yang sangat tinggi sehingga tercapai pembangunan nasional Indonesia terdepan lebih maju dan berguna bagi Rakyat Indonesia.

Tindak pidana dalam perundang-undangan nasional

Buku ini mengetengahkan pasal-pasal dari sanksi pidana yang dilakukan oleh perorangan baik warga negara aatu pejabat publik maupun yang dilakukan oleh korporasi atau abhan usaha, pasal-pasal yang ditampilkan dalam buku ini memuat tentang sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana denda, yang kesemuanya terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku samp…