Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iii, 120 hlm.; 32 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 Ind b

Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia

Manakala proses peradilan pada hukum tata usaha negara berbenturan dengan berbagai persoalan interpretasi dan aplikasi praktisnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, buku referensi penting ini bisa menjadi rujukan utamanya. buku ini sangat dianjurkan untuk kalangan praktisi dan akademisi di bidang hukum dan peradilan, hukum advokat/pengacara, aktivis LSM, para mahasiswa hukum dan ilmu sosi…

Rumusan Hukum Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecepatan Penganan Perkara, KOnsistensi putusan, dan putusan yang berkualitas adalah isu sekaligus harapan publik yang ditujukan pada proses pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung. bagi Mahkamah Agung sendiri, ketiga isu tersebut sangat relevan dengan kedudukannya sebagai pengadilan tertinggi yang putusannya akan dijadikan acuan standar oleh pengadilan di tingkat bawah. merespon harapan tersebut…

Perkara keputusan fiktif positif dan penerapan upaya hukumnya (studi kasus pu…

Penelitian ini berangkat dari permasalahan Keputusan Tata Usaha Negara pasca berlaku Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Adanya pergeseran paradigma fiktif negatif yang bermakna ditolak menjadi fiktif positif yang bermakna dikabulkan, menimbulkan akibat hukum. Keputusan fiktif positif seharusnya menjadi unsur pendukung tujuan UUAP yang menghendaki percepa…

Hukum perlindungan konsumen

Buku ini menjelaskan mengenai perlindungan konsumen, termasuk segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Selain itu juga dibahas tentang berbagai lembaga yang berperan dalam upaya penyelesaian permasalahan konsumen, serta sanksi bagi pihak yang melanggar UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, juga contoh kasusnya.

Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan

Memamparkan secara lengkap mengenai perkembangan organisasi perusahan dan jenis-jenis badan usaha juga perbedaan antara satu badan usaha dan badan usaha lainnya. Didalamnya ditugas juga megenai seluk beluk dari bentuk perusahaan perseroan terbatas (PT) yang saat ini memiliki fanatisme tersendiri di kalanagan investor asing ataupun dalam negeri. Buku ini juga memaparkan mengenai koperasi, yayasa…

Eksekutabilitas putusan peradilan tata usaha negara : Laporan Penelitian.

Isu Sentral dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk dan mekanisme "Pemaksa" terhadap pejabat TUN yang tidak bersedia secara suka rela memenuhi putusan peradilan tata usaha negara? berdasarkan hasil kajian, ketiadaan bentuk dan mekanisme "Pemaksa" putusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pejabat TUN serta sikap tidak taat hukum pejabat TUN telah menimbulkan ketidakpastian …

Mengungkap kartel dengan bukti tidak langsung

Kartel merupakan tindakan anti persaingan yang membawa dampak paling signifikan, baik terhadap pesaing maupun konsumen, sehingga di beberapa negara, kartel dianggap sebagai tindakan kriminal disertai denda pidana dan/atau kurungan. Bukti tidak langsung adalah rangkaian bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyelidik, baik berupa bukti ekonomi maupun bukti komunikasi, sehingga membentuk sebagai sus…

Undang - Undang RI nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara.

Yang dimaksud dalam undang-undang ini, Tata Usaha Negara adalah asministrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan / atau Pen…

Beberapa putusan berkekuatan hukum tetap pada pengadilan di wilayah hukum Sem…

Buku Himpunan Putusan Pengadilan dari lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mencerminkan rasa keadilan menurut kesadaran hukum bagi masyarakat melalui putusan pengadilan. Dengan demikian, diharapkan pula agar dapat dijadikan sebagai salah satu bahan rujukan dalam penyelesaian perkara yang sejenis bagi hakim, dan meningkatkan kesadaran hukum…