Himpunan Peraturan Kepegawaian tentang syarat-syarat pengangkatan PNS dalam j…

Buku ini berisikan tentang peraturan kepegawaian tentang syarat-syarat pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural dan fungsional edisi ke-2. maksud dan tujuan penyusunan peraturan kepegawaian ini dipergunakan untuk dijadikan sebagai pedoman dan pegangan untuk mempermudah bagi para pejabat dan pelaksana yang menangani langsung pekerjaan di bidang kepegawaian

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2016

penerbitan yurisprudensi mhkamah agung merupakan kegiatan rutin biro hukum dan humas secara berkelanjutan yang mempunyai tugas melaksanakan dalam bidang pembinaan dan komunikasi kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan mahkamah agung dibidang perpustakaan, teknologi informatika, pendokumentasian, dan pendistribusian di lingkungan mahkamah agung dan badan peradilan dibawahnya

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksana…

Peraturan pemerintah ini dibuat menimbang bahwa untuk melaksanakan undang-undang nomor 4 tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam dipandang perlu mengatur pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam pengelolaannya dengan peraturan pemerintah.

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Kary…

UUD 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional pada umumnya khususnya pembangunan pendidikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi penelitian dan penyebaran informasi serta pelestarian kekayaan budaya bangsa yang berdasarka…

Rural Ekonomics III menguatkan pilar ekonomi desa

Lima tahun kelahiran Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa, membawa era baru bagi desa sebagai titik fokus pembangunan di Indonesia. Dengan Undangan-Undangan yang mengamanahkan dana desa yang langsung dikelola oleh para kepala desa dan warganya, telah membawa suatu perubahan yang mencerahkan. Lima tahun pembangunan insfrastruktur dirasa cukup untuk melancarkan roda perekoniman desa. Hungga…

Undang-Undang RI Nomor 2 tentang Partai Politik dan peraturan pelaksanaannya …

Sebagaimana diamanatkan UUD 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Partai Politik sebagai pilar perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensil yang efektif. …

SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

116 hlm, ; 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.02 Bag s

Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Menjelaskan secara detail unsur-unsur sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain: asas-asas, pembentuk & pembentukan, teknik penyusunan, pengundangan/penyebarluasan, partisipasi, hirarki, fungsi, materi muatan, landasan formal dan materiil konstitusional, serta penegakan & pengujian peraturan perundang-undangan

Peraturan Menteri Keuangan No.170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan at…

Dalam rangka penerapan kebijakan dan pedoman anggaran perlu mengatur adanya kepastian waktu penyelesaian tagihan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada satuan kerja. Satuan kerja adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani APBN

Peraturan-peraturan peradilan

Buku ini berisi undang-undang No.14 tahun 1970 tentang etentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman; undang-undang No.13 tahun 1965 tentang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan mahkamah agung; peraturan pemerintah No.45 tahun 1957 tentang pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa-Madoera; undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan; undang-undang No.49 tahun 1960 tentang p…