Eksekusi dan tolak ukur Atribusi Badan Peradilan Administrasi di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

303709

Deskripsi Fisik

xv, 288 hlm.; 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 347.01072 Sya e

ubungan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksa Keua…

Edisi

-

ISBN/ISSN

303909

Deskripsi Fisik

xiv, 379 hlm : ilus; 28,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.072 Lao h

Konsekuensi Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap tindakan Pemerintah

Edisi

-

ISBN/ISSN

304009

Deskripsi Fisik

xx, 449 hlm : ilus; 29 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 347.01072 Irf k

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Edisi

Ed. 2, Cet. 1.

ISBN/ISSN

978-979-007-227-5

Deskripsi Fisik

xiv, 396 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 Wij h

gagasan Pemerintah Dalam Konstitusi Madinah ditinjau dari prinsip-prinsip Neg…

Edisi

-

ISBN/ISSN

304509

Deskripsi Fisik

xiv, 393 hlm.; 29 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.072 Ded g

Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan tata usaha negara

Buku ini merupakan pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan di peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, serta lampiran formulir-formulirnya yang berlaku di lingkungan peradilan tata usaha negara. Teknis Administrasi yaitu meliputi penerimaan perkara, persiapan persidangan, persidangan, berkas, register, laporan dan pengarsipan. Teknis peradilan yaitu meliputi gugatan, perkara prod…

Hukum acara peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diadakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara BAdan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat. UU PTUN memberikan dua macam cara penyelesaian sengketa TUN, yakni upaya administrasi yang penyelesaiannya masih dalam lingkungan administrasi pemerintahan sendiri dan melalui gugatan ke PTUN.

Dasar-dasar ilmu hukum administrasi negara

Pembahasan dalam buku ini dimulai dengan suatu pendahuluan yang menguraikan dasar-dasar ilmu hukum administrasi negara sebagai pengetahuan modern, komunikatif, dan kajian keilmuan hukum sebagai unsur utama secara teoretis dan menggunakan medium komunikasi keilmuan hukum, hingga menguraikan bentuk-bentuk kebijakan yang dimungkinkan oleh hukum administrasi negara dan berbagai bentuk deviasi hukum…

Konstitusi bernegara : praktis kenegaraan bermartabat dan demokratis

Pemikiran terhadap perubahan konstitusi dan sistem ketatanegaraan setelah reformasi menjadi sebuah kebutuhan untuk menata kembali kelembagaan negara yang sempat terjadi perubahan secara mendasar termasuk bagaimana pola relasi diantara lembaga-lembaga negara yang mempunyai paradigma demokrasi dan berkeadilan.

Hukum Tata Negara : Pasca perubahan UUD NRI 1945

Negara hukum tak lain adalah negara yang berkonstitusi sehingga salah satu indikasi kebernegaraan yang baik adalah kepatuhannya pada konstitusi dengan seluruh pengaturan kenegaraan ditata guna menghadiirkan keadilan dan kesejahteraan menuju itu, buku ini membuat sejumlah aspek dasar dalam bahasan-bahasan hukum tatanegara indonesia perspektif keilmuan hukum tatanegara, dasar dasar hukum tatanega…