Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

87 Hal ; 25 Cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.04 MAH P

Kewenangan Pengadilan dalam Eksekusi Putusan Perdata untuk Mendukung Kemudaha…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-5700-16-3

Deskripsi Fisik

162 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.01 Pus K

Implementasi Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Menurut Pasal 24 & 25 UUD 19…

Karya yang disusun oleh Ali Boediarto ini diajukan dalam diskusi panel pembina P.D IKAHI seluruh indonesia dengan pengurus pusat IKAHI Jakarta, 8 Desember 1998.

Kebenaran Formal dalam Pembuktian di Pengadilan Agama Dihubungkan dengan Irah…

Penelitian ini dilakukan untuk memahami urgensi pemberlakuan kebenaran formal dalam pembuktian di pengadilan agama yang ciri dan karakternya berbeda dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan untuk memahami kebenaran formal dalam pembuktian di pengadilan agama dihubungkan dengan irah-irah putusan "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan YME" untuk mewujudkan keadilan serta untuk memahami…

Laporan Keinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Tahun 2015 Pengadilan Tinggi Se…

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2015 satker Pengadilan Tinggi Semarang ini disusun berdasarkan kebijakan umum peradilan, visi dan misi, rencana strategis di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran peradilan umum pada Pengadilan Tinggi Semarang.

Care Values Of An Effective Judiciary

This book show cases the diversity of the legal systems of the region strong together by a shared, common interest in building of judiciary in insliked with exemplary values.

Hukum acara peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diadakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara BAdan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat. UU PTUN memberikan dua macam cara penyelesaian sengketa TUN, yakni upaya administrasi yang penyelesaiannya masih dalam lingkungan administrasi pemerintahan sendiri dan melalui gugatan ke PTUN.

Sistem peradilan pidana di Indonesia

Buku ini berisi pembahasan seputar sistem peradilan pidana yang dibuat berdasarkan analisis secara yuridis, kriminologis, dan sosiologis dalam menyoroti pengendalian kejahatan oleh lembaga yang terorganisasi, baik mengenai keterpaduannya secara teori maupun praktiknya. Di samping itu, juga membahas masalah bagaimana aktivitas dari lembaga dan aparatur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana…

Mahkamah Syariah & Pengadilan Agama dalam sistem peradilan Indonesia.

Mengkaji tentang Mahkamah Syari'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai lingkungan peradilan agama dalam sistem peradilan Indonesia. Mahkamah Syari'iyah bukanlah dalam kapasitas sebagai pengadilan khusus. Mahkamah syari'iyah adalah pengadilan agama untuk wilayah provinsi NAD. Bila dibandingkan dengan pengadilan agama, Mahkamah Syari'iyah memiliki keunikan, keunikan tersebut berkaitan …