buku ini bertujuan untuk memperkuat dan mempertajam pengetahuan internal PPATK mengenai resiko pembawaan uang tunai yang digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme yang akan mendukung tugas PPATK sebagai focal point pencegahan dan pemberantasan
Corruption is categorized as an extraordinary crime in positeve law in Indonesia. as recognized in law no 20 year 2001 on eradication of the act of corruption crime. this law is expanding and detailing the actions that can be convicted as the act of corruption crime-in addition to the classic acts of corruption as stipulated in law no 31 of 1971, various actions as stipulated in the law no 20/…
Buku ini berisi ajakan untuk mengetahui gejala-gejala awal atau dini bagaimana suatu korupsi dilakukan oleh para koruptor di lingkungan kehidupan kita semua mulai dari institusi terendah (kelurahan) sampai dengan lembaga-lembaga negara.
Corruption is categorized as an extraordinary crime in positive law in Indonesia. As recognized in Law No. 20 Year 2001 on eradication of the Acts of corruption Crime. This law is expanding and detailing the actions that can be convicted as the act of corruption crime. These books present clear and transparenst description on various forms of reasoning of Judges in corruption cases particularly…
buku ini merupakan pembatasan dari penyidikan ataupun penuntut umum yang sampai saat ini mengabaikan kewenangannya dalam melakukan penyidikan maupun penyidikan terhadap adanya penyimpangan keuangan negara misalnya banyak tersangka koruptor yang langsung di periksa oleh penyidik khususnya pada kepala daerah yang nyata buka pengguna anggaran pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak lepas dari s…
Delik penyalahgunaan wewnang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 3 UU no.2 tahun 2001 (UU Tipikor), Buku ini merupak hasil dari penelitian ilmiah yang dilakukan penulis, mengenai studi hukum administrasi terkait penyalahgunaan wewenang pada tindak pidana korupsi.
Penelitian ini dilatar belakangi munculnya pasal 21 UU Administrasi pemerintah yang menggerus kewenangan yang diatur dalam pasal 3 UU Tipikor untuk mewujudkan good governance dan clean goverment. Tujuan penelitian ini, mendiskripsikan, menganalis dan menemukan : (a) Menciptakan good govermence and clean govermment, dan (b) Penyelesaian hukum mengenai penyalahgunaan wewenang di hubungkan dengan …
tentang ragam penyebab korupsi dampak korupsi pelaku korupsi maupun ikhtiar pemberantasannya buku ini di maksudkan untuk memperkaya khasanah pengetahuan publik tentang korupsi yang terjadi di indonesia termasuk bagaimana cara penanggulangannya