Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iii, 120 hlm.; 32 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 Ind b

Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia

Manakala proses peradilan pada hukum tata usaha negara berbenturan dengan berbagai persoalan interpretasi dan aplikasi praktisnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, buku referensi penting ini bisa menjadi rujukan utamanya. buku ini sangat dianjurkan untuk kalangan praktisi dan akademisi di bidang hukum dan peradilan, hukum advokat/pengacara, aktivis LSM, para mahasiswa hukum dan ilmu sosi…

Konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945

Buku ini merupakan ekspos komprehensif mengenai tata negara indonesia, khususnya pascareformasi yang ditandai dengan amandemen UUD 1945 sejak 1999-2002.Buku ini menerangkan mengenai Reformasi hukum sistem ketatanegaraan indonesia; Hukum tatanegera indonesia; hakikat,sumber asa, dan sejarah; konsitusi:konsep dasar,perubahan,dan pembuatan; Bentuk dan sistem pemerintah Indonesia; kelembangaan nega…

Perkara keputusan fiktif positif dan penerapan upaya hukumnya (studi kasus pu…

Penelitian ini berangkat dari permasalahan Keputusan Tata Usaha Negara pasca berlaku Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Adanya pergeseran paradigma fiktif negatif yang bermakna ditolak menjadi fiktif positif yang bermakna dikabulkan, menimbulkan akibat hukum. Keputusan fiktif positif seharusnya menjadi unsur pendukung tujuan UUAP yang menghendaki percepa…

Kaum Minoritas & Politik Negara Islam : Sejak Awal Pemerintahan Nabi SAW Samp…

Buku ini merupakan usaha dunia Arab yang pertama dan komprehensif, yang menyingkap tentang persatuan dan perpecahan dalam sejarah Arab dan pengalaman di masa pemerintahan Utsmani. Karenanya, buku ini mempunyai kontribusi penting dalam khazanah kepustakaan Arab

Eksekutabilitas putusan peradilan tata usaha negara : Laporan Penelitian.

Isu Sentral dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk dan mekanisme "Pemaksa" terhadap pejabat TUN yang tidak bersedia secara suka rela memenuhi putusan peradilan tata usaha negara? berdasarkan hasil kajian, ketiadaan bentuk dan mekanisme "Pemaksa" putusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pejabat TUN serta sikap tidak taat hukum pejabat TUN telah menimbulkan ketidakpastian …

Laporan keuangan badan urusan administrasi MA-RI periode yang berakhir 31 des…

Penyusunan laporan keuangan badan urusan administrasi mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat serta peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER.65/PB/2010 tentang pedoman penyusunan laporan keuangan kementerian perundang - undangan yang berlaku.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Angg…

Revisi anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2018 dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018. Dalam hal ini , revisi dilakukan terhadap DIPA petikan. Ruang lingkup Revisi Anggaran secara umum meliputi: Perubahan pagu belanja negara yang disebabkan oleh penambahan atau pengurangan pagu belanja negara …

Hukum Anggaran Negara

Edisi

Ed.1. Cet 1

ISBN/ISSN

979-421-435-3

Deskripsi Fisik

xii, 204 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.03 Bon h

Penataan Mekanisme Hubungan Antar Lembaga Negara

Salah satu yang menjadikan alasan untuk dilakukannya kajian penataan mekanisme hubungan antar lembaga negara adalah untuk mencari solusi ataupun strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi persoalan-persoalan disharmoni dalam hubungan antar lembaga negara yang telah dibatasi pada hubungan antar presiden dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), DPR, DPD, MK, MA, dan BPK menjadi fokus pada…