Desain Inovasi Pemerintahan Daerah

Meskipun inovasi telah menjadi kosakata organisasi publik, khususnya di pemerintah daerah di Indonesia, namun prestasi ini belum menunjukkan hasil yang diinginkan. Buku ini menunjukkan ada tiga faktor krusial di dalam mengembangkan inovasi di pemerintahan daerah, yaitu: kepemimpinan, iklim organisasi, dan lingkungan politik. Dengan memperhatikan tiga komponen tersebut, yang kemudian dikenalkan …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

370 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.09 Soe u

Kepemimpinan Kepala Daerah: pola kegiatan, kekuasaan, dan perilaku Kepala Dae…

Pemerinthan daerah merukana sub sistem dari sistim pemerintahan nasional atau negara.Efektifitas pemerintahan negara tergantung pada efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sehingga kebersihan kepemimpinan di daerah menentukan kesuksesan kepem

Tata pemerintahan dan administrasi pemerintahan desa

Edisi

Cet. 4

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

223 hal : ilus; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 Sap t

Kedudukan dan fungsi kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya didalam u…

Bibliografi

Pokok-pokok pemerintahan di daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

265 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.09 Kan p

Legislative Draffing

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-1519-91-9

Deskripsi Fisik

XVII. 223 hlm ; 81 cm

Judul Seri

Naskah Akademik Pembentukan Perda

No. Panggil

352 Jaz L

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Dae…

Edisi

Cet 1.

ISBN/ISSN

7780c105

Deskripsi Fisik

viii, 323 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352 Ind u

Menilai kinerja Pemerintahan Daerah

Edisi

Cet. 1.

ISBN/ISSN

978-602-8733-77-9

Deskripsi Fisik

ix, 294 hlm. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352 Cha m

Pemerintahan Daerah di Indonesia

Otonomi Daerah adalah buah dari kebijakan desentralisasi dalam demokrasi pemerintahan daerah, maka ia harus difahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas dan memelihara satu mekanisme pengambilan keputusan yang…