Hukum Perbankan

Meninjau secara kritis perkembangan perbankan dari era ke-era menjelaskan tentang perubahan-perubahan dasar hukum perbankan berawal dari UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diubah dan UU No

Hukum Perdata

Bab 1 dan bab 2 buku ini mengurai secara rinci tentang sistematika hukum perdata, subjek hukum perdata, hak keperdataan, aktualisasi hak keperdataan. Pada bab 3, di bahas tentang hukum keluarga berikut perkembangannya. Tentang hukum benda, hukum jaminan, hukum waris, masing-masing akan di bahas pada bab 4,5 dan 6. Pembahasan pada bab 7 akan lebih rinci membahas tentang hukum perikatan.

Politik Hukum Pidana : Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum

Mengedepankan tentang adanya gagasan pembaharuan konsepsi hukum pidana dalam kerangka negara hukum yang demokratis. oleh karena itu dalam buku ini juga di ajukan gagasan tentang konsep negara hukum, politik hukum dalam konsep negara hukum, konsep politik hukum pidana dalam negara hukum, aliran dalam hukum pidana, dan politik hukum pidana dalam era otonomi daerah serta pembangunan sistem hukum p…

Hukum Pidana Internasional (Ekstradisi)

Buku ini merupakan bagian dari hukum pidana Internasional yang pembahasannya dipusatkan pada aspek hukumnya mengingat kebutuhannya dewasa ini yang dirasakan sangat meningkat. Hal ini dianggap sangat penting bukan saja dalam proses peradilan bagi para pelaku kejahatan yang melarikan diri dari Indonesia ke negara lain dan sebaliknya tetapi juga bagi para mahasiswa jurusan hukum pidana umum dan hu…

Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-769-439-5

Deskripsi Fisik

xvi, 320 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345 Fra h

Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia

Buku ini berisi hasil kunjungan yang menyatakan bahwa 60% perkara yang ada ditangan jaksa di Nederland diselesaikan melalui afdoening buiten proces atau settlement out of judiciary (penyelesaian perkara di luar pengadilan). Sedangkan di Indonesia, walaupun dianut asas legalitas, dapat dikatakan semua atau 99,9% perkara di tangan jaksa dilimpahkan ke pengadilan, termasuk pemungutan sebijih kakao…

Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia

Manakala proses peradilan pada hukum tata usaha negara berbenturan dengan berbagai persoalan interpretasi dan aplikasi praktisnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, buku referensi penting ini bisa menjadi rujukan utamanya. buku ini sangat dianjurkan untuk kalangan praktisi dan akademisi di bidang hukum dan peradilan, hukum advokat/pengacara, aktivis LSM, para mahasiswa hukum dan ilmu sosi…

Konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945

Buku ini merupakan ekspos komprehensif mengenai tata negara indonesia, khususnya pascareformasi yang ditandai dengan amandemen UUD 1945 sejak 1999-2002.Buku ini menerangkan mengenai Reformasi hukum sistem ketatanegaraan indonesia; Hukum tatanegera indonesia; hakikat,sumber asa, dan sejarah; konsitusi:konsep dasar,perubahan,dan pembuatan; Bentuk dan sistem pemerintah Indonesia; kelembangaan nega…

Praktik Peradilan menangani kasus-kasus hukum adat suku-suku nusantara

Perkembangan hukum di Indonesia yang dilandasi doktrin Bhinneka Tunggal Ika, saat ini sudah semakin mampu menampilkan pranata hukum adat suku-suku nusantara sebagai landasan yuridis penanganan konflik kultural di seluruh pelosok nusantara. landasan yuridis pemberdayaan peradilan adat suku-suku sudah semakin terbuka karena undang-undang no.6 tahun 2014 telah memberikan peluang untuk revitalisasi…

Pertanggungjawaban penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah menurut hukum a…

Penelitian ini dilatar belakangi munculnya pasal 21 Undang - Undang Administrasi pemerintahan yang menggerus kewenangan yang diatur dalam pasal 3 Undang - Undang Tipikor untukmewujudkan good governance dan clean governance.Tujuan penelitian ini, mendeskripsikan, menganalisis dan menentukan penyelesaian hukum mengenai penyalahgunaan wewenang dihubungkan dengan tindak pidana korupsi oleh pejabat …