Buku ini membahas hasil rapat kerja nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia membahas tentang permasalahan hukum lingkungan peradilan agama.
the issuance of judicial system of the supreme court of the republic of indonesia book is intended to provide brief information of the indonesia judicial system, especially for those who have interest in suc system. the benefit to the reader and at the same time encourage deeper exploration of the whole system. due to the ever changing legislation product, you may find that same laws mentioned …
Buku ini berisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 serta penjelasan tentang sistem peradilan perdana anak. Substansi yang diatur dalam undang-undang ini, antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai ke…
Keberadaan Peradilan Militer di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan sejarah panjang perubahan konstitusi di Indonesia pada masa sebelum dan sesudah Perang Dunia ke-2 termasuk yurisdiksi dan kompetensi yang diberikan kepada peradilan militer sesuai perundang-undangan yang berlaku sejalan dengan perubahan konstitusi pada saat itu serta kebijakan pemerintah perubahan konstitusi pada saat itu s…
Peradialn di indonesia sudah sangat lama dimulai. Bahkan sebelum negara ini merdeka. Sistem peradilan ini selalu mengalami perubahan seiring denagn perubahan sitem politik dan pemerintahan di Indonesia. Buku ini menguraikan tentang sejarah peradilan di indonesia sejak tahun 1942. Hal ini berarti dimulai sejak Bangsa Indonesia masih belum merdeka, tepatnya pada masa pendudukan Jepang. Dilanjutka…
Lahirnya UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 sepintas lalu membawa kejelasan dan kejernihan fungsi dan kewenangan Peradilan Agama sebagai salah satu badan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman. Ditinjau dari segi tujuan kelahirannya, undang-undang ini bermaksud mendefinitifkan serta mempositifkan bidang hukum perdata apa saja yang menjadi kewenangan yurisdiksi lingkungan Peradilan Agama, teru…
Buku ini menjelaskan tentang ruang Lingkup Permasalahan yang menjadi Sorotan adalah : Kewenangan Pengadilan Niaga, Dukungan kelembagaan dan Administrasi, Sumber Daya Manusia, Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga, serta Aspek Teknis Yudiasial.cetak Biru juga dilengkapi dengan Rencana Aksi (Action Plan) yang memuat Tahapan - tahapan yang perlu dilakukan untuk melakukan Implementasi atas Cetak B…