Edisi terbaru undang-undang tentang hukum kedokteran ini telah diperbarui sepenuhnya untuk mencakup undang-undang, panduan praktik, dan kode terbaru dan relevan yang memengaruhi profesi kedokteran, serta mencakup kutipan dari: 1. Kode praktik yang dikeluarkan oleh Otoritas Fertilisasi dan Embriologi Manusia 2. Undang-Undang Perlindungan Data 1998 3. Peraturan Layanan Kesehatan Nasional (Pili…
Undang-undang Republik Indonesia nomor : 41 tahun 1996 tentang persyaratan pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing
Ketika seorang dokter terkena tuntutan dari pihak yang berwenang maupun pihak yang mengalami kerugian akibat pelayanan medis yang dilakukannya, maka berlaku pula Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun HIR sebagai pedoman di dalam melaksanakan tunt
Buku ini merupakan kodifikasi peraturan perundang-undangan dalam hukum kepolisian negara republik indonesia, yang dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan dan peraturan pengayaan undang-undang kepolisian negara. pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoma…
Pada dasarnya PERMA tentang perintah penangguhan sementara sangat dibutuhkan untuk mewujudkan perlindungan kepada para pihak khususnya pemilik atau pemegang HKI (penemu dan produsen) dan umumnya masyarakat Indonesia maupun negara lain sebegai pengguna HKI tersebut (konsumen) yang dirugikan oleh masuk atau khususnya barang yang diindikasikan melanggar HKI.PERMA nomor 4 tahun 2012 tentang perinta…
Buku ini berisikan tentang peraturan kepegawaian tentang syarat-syarat pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural dan fungsional edisi ke-2. maksud dan tujuan penyusunan peraturan kepegawaian ini dipergunakan untuk dijadikan sebagai pedoman dan pegangan untuk mempermudah bagi para pejabat dan pelaksana yang menangani langsung pekerjaan di bidang kepegawaian
Buku ini berisikan himpunan Perma,Sema,dan juklak tentang peradilan tata usaha negara di lingkungan MA RI
penerbitan yurisprudensi mhkamah agung merupakan kegiatan rutin biro hukum dan humas secara berkelanjutan yang mempunyai tugas melaksanakan dalam bidang pembinaan dan komunikasi kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan mahkamah agung dibidang perpustakaan, teknologi informatika, pendokumentasian, dan pendistribusian di lingkungan mahkamah agung dan badan peradilan dibawahnya
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengunaan keuangan yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang atau jasa pemerintah. sehungan dengan hal tersebut. PP tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dimaksudkan untuk memberikan pedoman peraturan mengenai tata cara pengadaan barang atau jasa yang sederhana, jelas, dan komprehensif.