Rural Ekonomics III menguatkan pilar ekonomi desa

Lima tahun kelahiran Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa, membawa era baru bagi desa sebagai titik fokus pembangunan di Indonesia. Dengan Undangan-Undangan yang mengamanahkan dana desa yang langsung dikelola oleh para kepala desa dan warganya, telah membawa suatu perubahan yang mencerahkan. Lima tahun pembangunan insfrastruktur dirasa cukup untuk melancarkan roda perekoniman desa. Hungga…

Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Buku ini berisi UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; PP RI No. 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Tabel jenis visa Republik Indonesia; Daftar negara bebas visa kunjungan; Daftar ne…

Analisis dan evaluasi hukum terkait kebencanaan

Menurut undang-undang penanggulangan bencana, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dalam konteks ini hanya akan…

Undang-Undang RI Nomor 2 tentang Partai Politik dan peraturan pelaksanaannya …

Sebagaimana diamanatkan UUD 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Partai Politik sebagai pilar perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensil yang efektif. …

Informasi peraturan perundang-undangan tentang putusan Majelis Permusyawarata…

Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan (JDI-Hukum) dalam edisi khusus ini, memuat putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang merupakan hasil sidang tahunan pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2000. Selain Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, juga dilengkapi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahan Pertama …

SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

116 hlm, ; 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.02 Bag s

Hukum Acara Khusus: Kompilasi Ketentuan Hukum Acara dalam Undnag-Undang

Selain KUHAP, HIR/RBG yang mengatur secara umum mengenai ketentuan-ketentuan hukum acara, masih banyak undnag-undnag yang di dalam pasal-pasalnya mengatur secara khusus ketentuan-ketentuan mengenai hukum acaranya. Dengan demikian ketentuan-ketentuan hukum acara yang khusus ini merupakan lex specialis daripada KUHAP dalam acara pidana, dan HIR/RBG dalam acara perdata yang berarti bahwa selama ke…

Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Menjelaskan secara detail unsur-unsur sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain: asas-asas, pembentuk & pembentukan, teknik penyusunan, pengundangan/penyebarluasan, partisipasi, hirarki, fungsi, materi muatan, landasan formal dan materiil konstitusional, serta penegakan & pengujian peraturan perundang-undangan

Peraturan Menteri Keuangan No.170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan at…

Dalam rangka penerapan kebijakan dan pedoman anggaran perlu mengatur adanya kepastian waktu penyelesaian tagihan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada satuan kerja. Satuan kerja adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani APBN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Info…

Undang-undang No 14 tahun 2008 ini membahas mengenai keterbukaan informasi publik, menimbang bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. hak memperoleh informasi hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik.