Dalam buku ini menyajikn dan memberikan informasi mengenai etalase pembangunan Hak Asasi Manusia di Indonesia terutama implementasi dari pemenuhan HAM di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, atau hak ekosob, khususnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan & hak-hak masyarakat adat. Pembangunan HAM di empat bidang tersebut dilandasi pandangan dan sikap bangsa Indonesia menge…
Penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap putusan pengadilan sampai dengan tingkat Mahkamah Agung, mengenai sengketa hak atas tanah. Pada khususnya, meneliti mengenai politik hukum perlindungan pemegang hak atas tanah berdasarkan asas rechtsverwerking. Penelitian ini merupakan studi politik hukum yang mencakup : hukum yang berlaku dan arah perkembangan yang dibangun serta penegakan hukum d…
Agar terciptanya kepastian serta perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, maka sesuai dengan pasal 19 UUPA diadakannya pendaftaran tanah yang kemudian menghasilkan sertifikat hak atas tanah sebagai tanda bukti hak yang terkuat tetapi tidak mutlak bagi pmegang hak atas tanah. Sengketa yang terjadi adalah antara penguasa secara fisik yang disertai tanda bukti hak berupa sertifikat hak ata…
Putusan pengadilan militer yang dikompilasi dalam buku ini adalah putusan Mahkamah Agung khususnya perkara kasasi. Putusan-putusan yan terdapat dalam buku ini telah dilakukan kategorisasi dan analisis sehingga tersaring putusan-putusan yang memiliki kaidah hukum dalam pertimbangan majelis Hakm Agung kamar militr=er yang menarik untuk dipublikasikam dan relevan untuk ditampilkan dalam buku ini.
Obyek praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai …
Hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan ibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Dalam buku ini terdapat 26 putusan hak uji materiil Mahkamah Agung RI. Penerbitan buku ini di desain dalam bentuk kompilasi dengan cara mengumpukan, menseleksi serta mempublikasikam kembali putusan-putusan yang dinil…
Buku ini menyajikan dan membahas perihal asas atau landasan utama peran aktif hakim dalam perkara perdata, dengan bab-bab utamanya: Landasan kekuasaan kehakiman; Hakim bersifat aktif dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata pada tahap pra-persidangan; Hakim bersifat aktif dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata pada tahap persidangan, Hakim bersifat aktif dalam memeriksa dan …
Peradilan Tata Usaha Negara sebagai cabang kekuasaan kehakiman berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan dalam hal sengketa tata usaha negara. Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-…
Buku panduan ini berisi Surat Keputusan PP IKAHI, Daftar Peserta MUNAS, Pengurus Pusat IKAHI, Sambutan Ketua Umum PP IKAHI, jadwal acara, peraturan tata tertib, Rencana Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah TAngga, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TAngga, Rencana Program Kerja PP IKAHI Masa Bhakti 2010-2013, Program Kerja PP IKAHI Masa Bhakti 2007-2010, dan Daftar Anggota Komisi serta Tri Pr…