Memberikan gambaran secara teoritis dan yuridis mengenai terbentuknya perbatasan darat antarnegara dengan setting kasus perbatasan darat indonesia dengan malaysia, Timor leste dan Papua Nugini. pemahaman secara teori dan yuridis tidak hanya penting diketahui oleh masyarakat akademik saja, melainkan juga seluruh anak bangsa agar bisa memahami konsep negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seca…
Dokumen ini memuat peraturan Direktur Jendral Pembendaharan Nomor PER-47/PB/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penata usahaan dan penyusun laporan pertanggung jawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan kerja.
Buku ini tentang undang-undang nomor 30 tahun 2014 yang mengatur perihal administrasi pemerintahan
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diadakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara BAdan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat. UU PTUN memberikan dua macam cara penyelesaian sengketa TUN, yakni upaya administrasi yang penyelesaiannya masih dalam lingkungan administrasi pemerintahan sendiri dan melalui gugatan ke PTUN.
Pembahasan dalam buku ini dimulai dengan suatu pendahuluan yang menguraikan dasar-dasar ilmu hukum administrasi negara sebagai pengetahuan modern, komunikatif, dan kajian keilmuan hukum sebagai unsur utama secara teoretis dan menggunakan medium komunikasi keilmuan hukum, hingga menguraikan bentuk-bentuk kebijakan yang dimungkinkan oleh hukum administrasi negara dan berbagai bentuk deviasi hukum…
Buku ini berisi tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh orang asing sewaktu bertempat tinggal di Indonesia. Perbuatannya dapat menyangkut berbagai bidang hukum antara lain bidang kewarganegaraan, perkawinan, penanaman modal asing, perbankan, perikanan, dan pertambangan minyak dan gas bumi. Dilengkapi juga dengan kasus-kasus yang terjadi di dalam praktik, sehingga memperoleh gambaran hukum po…
Pemikiran terhadap perubahan konstitusi dan sistem ketatanegaraan setelah reformasi menjadi sebuah kebutuhan untuk menata kembali kelembagaan negara yang sempat terjadi perubahan secara mendasar termasuk bagaimana pola relasi diantara lembaga-lembaga negara yang mempunyai paradigma demokrasi dan berkeadilan.
Dalam buku ini memberikan banyak pengetahuan secara materi dan teori-teori yang relevan dalam membantu penyelesaian kasus-kasus atau masalah dari hukum pidana internasional serta juga diberikan contoh kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat internasional.
Buku ini membahas mekanisme pelaksanaan lelang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lelang yang berlaku, meliputi sejarah dan sumber hukum lelang; pengertian dan perlingkupan lelang; subjek dan penyelenggara lelang; persiapan dan pelaksanaan lelang; biaya dan administrasi perkantoran lelang.
Negara hukum tak lain adalah negara yang berkonstitusi sehingga salah satu indikasi kebernegaraan yang baik adalah kepatuhannya pada konstitusi dengan seluruh pengaturan kenegaraan ditata guna menghadiirkan keadilan dan kesejahteraan menuju itu, buku ini membuat sejumlah aspek dasar dalam bahasan-bahasan hukum tatanegara indonesia perspektif keilmuan hukum tatanegara, dasar dasar hukum tatanega…