Buku ini berisikan catatan inspiratif bagi pimpinan dan pejabat pemerintah untuk implementasi reformasi birokrasi. Buku ini merupakan upaya refleksi sekaligus mendorong pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk selalu menyemarakkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Bagian pertama merupakan kumpulan gagasan dan pengalaman dari sembilan tokor terkait dengan kepemimpinan…
Dalam rangka mewujudkan fungsi hukum sebagai kontrol sosial dan perubahan kehidupan sosial, negara perlu melakukan pembinaan secara sistematis yang didukung oleh semangat dan tanggungjawab semua pihak. hanya saja, hingga hari ini masyarakat kita masih sangat beragam dalam menginterpretasikan hukum dan berpeluang tersesat ke dalam pemahaman yang sempit atau bahkan keliru seputar hukum. yang demi…
Pada dasarnya, UU KUHP mengamanatkan penyesuaian terhadap seluruh undang-undang di luar UU KUHP dan peraturan daerah agar selaras dengan sistem kategori denda pidana. di samping itu, penyesuaian perlu dilakukan terhadap ketentuan pidana yang mengatur pidana kurungan. tujuan penyesuaian beberapa aspek tersebut ialah untuk meminimalkan segala hambatan dalam penyusunan peraturan pelaksanaan UU KUHP
Pengusaha angkutan sebagai pengangkut dalam kasus kecelakaan bertanggung jawab terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan yang berada dalam armadanya, prinsip tanggung jawab yang dipakai adalah persumption of Liability yaitu praduga bahwa pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab, yakni bertanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan didasarkan karena adanya perjanjian pengangkutan antara…
Mahkamah AGung dan badan peradilan di bawahnya memerlukan dukungan data dan informasi ilmiah untuk memahami aneka perkembangan hukum di masyarakat dan perkembangan pengelolaan peradilan, termasuk aspek man, money and material yang terjadi indonesia dan dunia global. dengan memiliki data dan informasi ilmiah tersebut, maka mahkamah agung akan senantiasa menjadi organisasi yang adaptif terhadap p…