Meningkatkan Kualitas Peradilan TUN dengan Persamaan Persepsi dalam Penerapan…

BUku ini berisi permasalahan yang di dalamnya perlu adanya persamaan persepsi untuk penerapan hukumnya. Permasalahan terebut membahas hal pembatasan upaya hukum kasasi yang diatur pasal 45A UU MA, Hal pemberhetian kades oleh bupati dan status daerah otorita, Hal lenggang waktu pengajuan gugatan Eks pasal 55 uu PERATUN. Hal keabsahan alat bukti surat pengadilan, hal siapa yang didukan sebagai pe…

Pola klasifikasi surat Mahkamah Agung RI

Dengan selesainya revisi Buku I, maka diharapkan dapat terwujud pelaksanaan tugas sehari-hari secara mantap, jelas, dan disiplin.

Pola kelembagaan peradilan

Pola kelembagaan peradilan disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan peradilan dibawah satu atap. Adapun ruang lingkup yang dituangkan dalam pola kelembagaan peradilan meliputi : pembentukan pengadilan, klasifikasi pengadilan, peningkatan klas pengadilan, dan esselonisasi pengadilan.

Upaya Meningkatkan Kinerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

Buku ini berisi pembahasan mengenai peningkatan kemampuan SDM Kepaniteraan, peningkatan kapasitas pendataan perkara, peningkatan sarana dan prasarana termasuk perangkat teknologi informasi, peningkatan mekanisme pengawasan dan pelaporan perkara secara berkala, upaya peningkatan pelayanan publik melalui transparasi dan pembukaan akses terhadap informasi perkara, dan keadaan perkara di Mahkamah A…

Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Band…

Makalah ini menfokuskan perhatian pada bidang tugas non yudisial yang mengkoordinasikan tugas dan fungsi pengawasa dan pembianaan terhadap satuan satuan kerja dibawahnya yang bertanggung jawab

Laporan Tahunan 2014 Badan Urusan Administrasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

216 hlm. ; 29 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

359.6 MAH L

Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan : Rapat kerja nasional MA-RI dengan …

Pada buku ini membahas mengenai hasil dari rapat kerja nasional mahkamah agung Republik Indonesia. Terdapat pedoman pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan peradilan yang tercantum pada SK ketua mahkamah agung RI no. 076/KMA/SK/VI/2009. Terdapat berbagai permasalahan yang mendorong penerbitan SK ini, yaitu belum adanya ketentuan yang mengatur mekanisme koordinasi penanganan pengaduan ant…

Paparan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial : Rapat Kerja Nasio…

Buku ini berisikan paparan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial oleh Drs. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum. pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI di Palembang tanggal 6-10 Oktober 2009. Makalah ini akan memfokuskan perhatian pada bidang tugas Non Yudisial yang mengkoordinasikan tugas dan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap satuan-satuan kerja di bawah tanggung jawabnya.

Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Dengan Jajaran Pengadilan Tingkat B…

Rakernas sekarang selain membahas beberapa materi seperti rakernas pada tahun tahun sebelumnya, yaitu memecahkan masalah masalah yang timbul dalam tugas sehari hari atau usaha mempersamakan presepsi rumusa penerapan hukum, maka rakernas tahun ini nyalakan "semangat perubahan" pada setiap unsur pimpinan pengadilan pada empat lingkungan peradilan di seluruh nusantara, dan selanjutnya setiap peser…

Rapat kerja nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan dari empat l…

Buku ini membahas tentang arahan wakil ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial pada Rakernas tanggal 3-7 Agustus 2008 di Jakarta.