Buku ini berisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 serta penjelasan tentang sistem peradilan perdana anak. Substansi yang diatur dalam undang-undang ini, antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai ke…
Buku ini merupakan upaya penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya guna memenuhi kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang up to date yang setidaknya dapat dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas bagu aparat pengadilan.
Buku ini membahas tentang undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, keputusan bersama ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan ketua Komisi Republik Indonesia.
Dalam penerbitan edisi ke 25 ini disampaikan antara lain : undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terbaru; komisi pemberantasan tindak pidana korupsi; pemilihan umum; partai politik dan undang-undang tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya.
Buku ini berisi undang-undang No.14 tahun 1970 tentang etentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman; undang-undang No.13 tahun 1965 tentang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan mahkamah agung; peraturan pemerintah No.45 tahun 1957 tentang pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa-Madoera; undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan; undang-undang No.49 tahun 1960 tentang p…
Buku ini merupakan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Buku ini disusun agar dapat digunakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilang yang berada di bawahnya untuk menstandarkan prosedur-prosedur penting dalam menyelenggarakan pel…
Dalam penerbitan edisi ke 36 ini disampaikan antara lain : UU tentang pengesahan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; UU tentang pengesahan kovenan internasiona tentang hak-hak sipil dan politik; UU tentang sistem resi gudang; UU tentang perubahan atas UU no.10 tahun 1995 tentang kepabeanan; UU tentang Dewan Pertimbangan Presiden; UU tentang rencana pembangunan jangka panja…
Buku ini berisi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang RI No.22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; Undang-Undang RI No.18 tahun 2011 tentang perubahan atas UU No.22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; UU RI No. 22 tahun 2004 dan No.18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dalam satu naskah.
Pemberlakuan sistem kamar dimahkamah agung ditandai dengan lahirnya surat keputusan ketua mahkamah agung nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 september 2011 dalam sejarah mahkamah agung surat keputusan tersebut menjadi momentum perubahan sistem penanganan perkara di mahkamah agung dari sistem tim menjadi sistem kamar lahirnya SK ini didahuli oleh sebuah proses panjang yang dilakukan secara terst…