Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

21 CM. ;X.;616 HAL.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.01 ANO

Kapita Selekta Kasus-Kasus Korupsi di Indonesia : Putusan-Putusan Mahkamah Ag…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8962-04-9

Deskripsi Fisik

xiv, 735 hlm.; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.026 8 Jam k

Integritas sektor publik Indonesia tahun 2008, fakta korupsi dalam layanan pu…

survei dilakukan terhadap 40 Instansi pusat dan 52 Instansi daerah yang memberikan layanan kepada publik (masyarakat perusahaan maupun layanan antar lembaga).Responden dalam survei ini adlah pengguna layanan langsung (bukan calo atau biro jasa) dari layanan yang disediakan oleh instansi tersebut.

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengadilan Tindak Pidana Ko…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 1236 hlm.; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.01 Ind p

Penafsiran Hakim Terhadap Pidana Minimum Khusus Undang-Undang Nomor 31 Tahun …

Kajian tentang penafsiran hakim pidana meinimum khusus dalam undang-undang nomor 1 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan melihat pada realitas penerapan secara praktik oleh hakim dalam beberapan putusan tentu dapat dikaji dan di uji kebenaran penerapan tersebut dari perspektif teori, asas dan norma hukum, sebab salah satu karakteristik pemikiran hu…

Sekelumit Tentang Penyadapan

Edisi

Cet. 1.

ISBN/ISSN

978-978-071-195-2

Deskripsi Fisik

viii, 384 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.023 23 Kri s

Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi

Buku ini mengenai asas-asas hukum pidana materil dan formil yang digunakan sebagai dasar dalam menanggulangi tindak pidana korupsi dan merupakan asas yang bersifat khusus sedangkan tindak pidana yang diatur secara eksplisit perundang-undangan pidana korupsi dijelaskan secara lengkap dan rinci serta problematika hukum yang muncul yang tidak kalah penting di dalam buku ini diuraikan juga berbagai…

Tindak Pidana Korupsi : Pemberantasan dan Pencegahan

Gerakan reformasi yang menumbangkan pemerintah orde baru menuntut antara lain ditegakkannya supremasi hukum dan pemberantasan korupsi upaya tersebut sebenarnya telah berlangsung sejak 1960 dengan berlakunya undang-undang nomor 24 tahun 1960 namun belum berhasil dengan baik upaya pencegahan tindak pidana korupsi mencakup pengembangan mental dan budi pekerti masyarakat pengawasan sistem perilaku …

Penelitian Hukum Tentang Koordinasi Lembaga Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi

Penelitian ini dikerjakan dengan pendekatan yuridos normatif, yang memperhatikan segi sosiologi, tetapi utamanya adalah materi perundang-undangan. Data yang dianalisis narasumber tentang koordinasi lembaga hukum pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi

Pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan hal yang harus dilakukan, mengingat Indonesia telah meratifikasi UNCAC ( UN CONVENTION AGAINST CORRUPTION ) dengan U.U. no. 7 Tahun 2006. Konsekuensi dari ratifikasi tersebut adalah Indonesia harus membentuk Produk hukum yang selaras dengan ketentuan dalam UNCAC