Dalam mengisi kekurangan dan kekosongan itulah dibutuhkan pranata pengaturan berupa SEMA, PERMA, Fatwa dan lain sebagainya yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan tugas sehari-hari bagi para hakim maupun pejabat dalam melaksanakan tugas sehari-hari bagi para hakim maupun pejabat dalam jajaran badan peradilan.
Ilmu kedokteran jiwa kehakiman adalah salah satu cabang sub-spesialisasi dari psikiatri umum, yang menitik beratkan kepada tingkah laku manusia yang menyangkut segi-segi pidana maupun perdata yang bersangkutang itu mengalami gangguan jiwa. Dalam menilai suatu tindak kriminal, maka faktor motif adalah bagian yang terpenting. Maka dalam hal tindak kriminal yang dilakukan oleh orang yang terganggu…
Edisi terbaru ini adalah kumpulan dari tujuh belas konvensi-konvensi yang telah diratifikasi yang harus diterpkan secara konsisten. Buku ini juga berisi naskah lengkap dari Deklarasi ILO atas prinsip-prinsip dan haka-hak mendasar di tempat kerja dan tindak lanjutnya yang diadopsi oleh konperensi perburuhan Internasional pada bulan Juni 1998 untuk merefleksi komitmen yang berkelanjutan dari peme…
Seperti halnya dengan kitab hukum perburuhan, bagian pertama, hubungan kerja, juga kitab hukum perburuhan, bidang : kesehatan kerja ini, memuat lebih banyak kutipan aturan atau ketentuan dalam peraturan-peraturan di bidang kesehatan kerja, dari pada uraian ilmiah mengenai kesehatan kerja itu.
Buku Ini Membahas Tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (sengketa Perburuhan) Baik Diluar Maupun Didalam pengadilan. Menjelaskan jenis-jenis perselisihan dengan memberikan contoh kasus-kasus perburuhan yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian menampilkan lembaga-lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa dan siapa saja yang dapat berperkara dalam lembaga-lembaga t…
Salah satu kewajiban bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh adalah memberikan jaminan sosial bagi mereka yang terkena risiko sosial - ekonomis, seperti kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia, dan hari tua. Berkaitan dengan hal tersebut, sejak sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan, pemerintah telah banyak mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pro…
Buku ini memaparkan nihilnya peran negara atas geliat tenaga kerja Indonesia. Penulis membedah dengan rinci persoalan-persoalan tersebut, yang berujung lahirnya rekomendasi cerdas dan kritis menyangkut apa dan bagaimana semestinya pemerintahan Republik Indonesia melaksanakan sejumlah perannya dalam mengelola TKI.