Naskah Kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang…

Buku ini mengangkat dan menganalisis secara komprehensif berbagai aspek normatif, historis, kelembagaan, serta praktik perbandingan dari sejumlah negara yang telah lebih dahulu menerapkan sistem anggaran independen bagi lembaga yudikatifnya. kajian ini dilengkapi dengan data empirik mengenai alokasi dan realisasi anggaran mahkamah agung selama beberapa tahun terakhir, serta identifikasi kendala…

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Angg…

Revisi anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2018 dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018. Dalam hal ini , revisi dilakukan terhadap DIPA petikan. Ruang lingkup Revisi Anggaran secara umum meliputi: Perubahan pagu belanja negara yang disebabkan oleh penambahan atau pengurangan pagu belanja negara …

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran…

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN selain tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN untuk perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara, dilakukan melalui pembuatan komitmen. Pembua…

Sosialisasi RUU Administrasi Pemerintahan Menyongsong Perluasan Yuridiksi/Kom…

Dalam suatu negara yang berdasarkan hukum, menyarakan suatu tindakan dan tindakan faktual harus berdasarkan hukum, baik yang dilakukan seseorang maupun tindakan yang dilakukan Penyelenggara Administrasi Pemerintahan (AP) harus berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan per UU dan AALIPB. Cakupan AP begitu luas sehingga diperlukan pengaturan yang mengatur tindakan AP dan perlindungan hukum terhad…

Uraian Jabatan VII: Nama-nama Jabatan Struktural dan Non-struktural pada Dire…

Buku uraian jabatan inimerupakan penjabaran dari keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI Nomor: UP-IV/127/PSJ/SK/VII1996 tanggal 10 Juli 1996 tentang kepnaiteraan/sekretariat Jenderal Mahkamah Agung RIyang membahan nama jabatan, rumusan tugas, rincian tugas, hasil kerja, bahan kerja, perlengkapan kerja, tanggung jawab, wewenang dan syarat jabatan. buku uraianjabatan ini juga me…

Statistik penegakan hukum tahun 2017

Statistik penegakan hukum 2007 disusun untuk menyajikan data statistik Lembaga Peradilan, Lembaga Kejaksaan dan KPK tahun tahun 2007. Buku ini adalah buku pertama dari rangkaian seri buku penegakan hukum yang akan diterbitkan juga untuk tahun - tahun berikutnya.

Buku II Nota Keuangan beserta anggaran pendapatan dan belanja negara

Prioritas pembangunan nasional difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antar wilayah, serta perluasan kesempatan kerja dengan tetap menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Sejalan dengan dinamika berbangsa dan bernegara tersebut, penguatan peran negara menjadi sangat penting. Peran tersebut diwujudkan dalam penyusunan stratego …

Hukum Administrasi Negara, jual beli dan pembebasan tanah : sejarah pembentuk…

Penulis buku ini sebagai pakar hukum di bidang pertanahan, yang mempunyai pengalaman luas sebagai analis strategis, pengajar (dosen), dan praktisi pertanahan di pemerintahan. Karenanya merupakan sebuah jaminan kompetensi bila beliau mengkaryakan sebuah buku yang menguraikan penyiapan Undang-undang pengadaan tanah.

Ketertiban dan pengawasan

Edisi

Cet. 2,-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix,110 hal : ill; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351.9 Sal k

Beberapa fikiran mengenai suatu peradilan administrasi negara di Indonesia

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

22 hal; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

350 Har b