Ekologi perladangan orang Baduy : pengelolaan hutan berbasis adat secara berk…

Orang Baduy atau Orang Kanekes di Desa Kanekes, Banten Selatan adalah salah satu kelompok masyarakat Sunda yang masih tetap teguh memegang adat leluhur. Kehidupan mereka berbeda dengan masyarakat Sunda umumnya. Orang Baduy ingin hidup sederhana dan mengelola lingkungannya secara mandiri untuk berladang berdasarkan konsep dan praktik sistem konservasi alam asli dari leluhur mereka. Misalnya, men…

REDD di Indonesia, kemana akan melangkah?

Riuh rendah perdebatan mengenai upaya pengurangan emisi melalui mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta pengembangannya kemudian melalui REDD+ (mekanisme REDD yang ditambah dengan peran konservasi, sustainable management of forests (SMF) dan peningkatan stock karbon hutan di negara berkembang) mewarnai wacana advokasi kebijakan dan akademik di Indonesia sejak bebe…

Dasar-dasar Hukum Kehutanan

Hutan di Indonesia merupakan harta kekayaan yang tidak ternilai maka hak-hak negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga, dipertahankan, dan dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik. Buku ini membahas secara lengkap dan tuntas tentang permasalahan kehutanan mulai dari hukum kehutanan, sejarah dan perkembangan perundang-undangan di bidang kehutanan, kedudukan yuridis kawasan hutan, peng…

Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia

Menurut Biro Hukum dan Organisasi Kehutanan, Hukum Kehutanan adalah kumpulan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan yang berkaitan dengan hutan dan pengurusnya. Adapun perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan. Substansi dari buku ini tertuang dalam beberapa poko…

Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Bidang Kehutanan tahun 1993 - 1994

Penerbitan buku ini berisikan beberapa Undang-Undang, Pereaturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan/Peraturan Menteri Kehutanan, Keputusan/Peraturan Menteri lainnya, Surat Keputusan Bersama dll, yang mengatur besarnya kegiatan pemerintah di bidang kehutanan yang dikeluarkan pada tahun 1993-1994.

Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa

Buku ini mengamati dan membahas tentang hutan, hasil hutan, dan satwa dari sisi hukum pidana. buku ini dibagi dalam 6 bab dan dilengkapi dengan lampiran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hutan, hasil hutan, dan satwa.

Food Law: Policy And Ethics

Edisi

-

ISBN/ISSN

1-85941-524-5

Deskripsi Fisik

xxviii, 276 hlm, ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

344.410 423 2 Lau f

Dasar-Dasar Hukum Kehutanan

Bibliografi

Pidana kehutanan: konsep tindak pidana bagi penyelenggara kebijakan kehutanan

Penegakan Undang-Undang Kehutanan seharusnya menggunakan apa yang seharusnya diatur dalam Undang-Undang tersebut yaitu siapa yang menjadi subyek tindak pidananya, obyek yang dilindungi, bentuk perbuatan beserta sanksinya. Dengan demikian akan mempertegas norma apa yang endak dilindungi dan ditegakkan melalui Undang-Undang Kehutanan.Buku ini menekankan pada larangan bagi pejabat yang sengaja tid…

Project Finance, Securitisations, Subordinated Debt

This volume reviews project finance structures and contains commentaries on project finance contracts and financial agreements. It surveys securitizations in an internasional comparative context and reviews the documentation with a practical slant. The volume also contains a comparative survey of the law of subordinated debt with a commentary on the terms of the different classes of subordinati…