Implementasi Gugatan Lain-lain dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pemba…

Buku ini merupakan salah satu upaya dukungan data dan informasi ilmiah yang dihasilkan oleh para peneliti andal di balitbang diklat hukum dan peardilan. buku penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi sebagai landasan ilmiah bagi pengambilan kebijakan Mahkamah Agung, khususnya dalam hal pengembangan sumber daya manusia di bidang teknis peradilan. penelitian ini berdasarkan kajian anal…

Naskah Urgensi Tata Cara Pemberian Pengakuan dan Bantuan Atas Permohonan Peng…

Buku ini mengupas tentang cross border insolvency yang berkaitan dengan keberadaan pedoman proses pengakuan dan bantuan terhadap proses kepailitan asing. buku ini disusun sebagai masukan ilmiah untuk MA dalam rangka merumuskan dan menerbitkan suatu peraturan yang merupakan pedoman teknis yudisial dalam menangani permohonan pengakuan dan bantuan terhadap pelaksanaan proses kepailitan asing. pada…

Hukum Kepailitan Indonesia

Buku ini tidak hanya mengkaji materi muatan Undang-Undang, tetapi juga membahas beberapa pasal dari Undang-Undang Kepailitan sebelumnya, yakni peraturan kepailitan dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, khususnya pada saat menganalisis kasus-kasus aktual dan kontraversial.

Proceedings lokakarya dua hari: kurator/pengurus dan hakim pengawas: tinjauan…

Workshop ini bertujuan antara lain mencoba mempertautkan kembali dengan mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kurator/pengurus dan Hakim Pengawas serta mencoba untuk mencari solusinya dan menggali ekspektasi dari masing-masing pihak. Proceedings ini terdiri dari 4 bab. Bab pertama membahas survey kurator/pengurus yang telah dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijak…

Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan

Buku ini berisikan tanggung jawab direksi atas kepailtan perseroan

Penyelesaian sengketa kepailitan di Indonesia : dualisme kewenangan Pengadila…

Anotasi buku ini memcoba menghadirkan kajian komprehensif tentang penyelesaian sengketa kepailitan di indonesia yang berklausul acbitrse, dsesuai oleh timbulnyakonplik norma akibat ketidak jelasaan ketentuan dalam U.U kepailitan no. 4 th 1998 dan U.U arbi

Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-22-0912-3

Deskripsi Fisik

xi, 202 hlm.; 23cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.078 Usm d

Kepailitan BUMN persero

Bibliografi : hlm. 344

Undang-Undang Kepailitan di Indonesia

Perundang-undangan kepailitan diperlukan untuk membina disiplin, kejujuran, dan integritas dalam menjalankan usaha dan untuk memudahkan perusahaan komersial yang tidak lagi dapat melangsungkan usaha mereka untuk keluar secara teratur dari pasar oleh karena itu perundang-undangan kepailitan merupakan bagian penting dari kerangka hukum dalam ekonomi pasar yang bebas.

Undang-undang kepailitan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Und…

Peraturan tentang kepailitan yang masih berlaku yaitu UU tentang kepailitan sebagaimana termuat dalam Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348, memerlukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan bagi penyelesaian utang-piutang. Pokok-pokok penyempurnaan UU tentang kepailitan tersebut meliputi: syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan kepa…