Perjanjian kerja merupakan pondasi lahirnya hubungan antara pekerja / buruh dengan majikan / perusahaan. Oleh karenanya dalam dunia ketenagakerjaan, perjanjian kerja sangat penting dan krusial perannya, karena di sini ada kekhususan tentang perjanjian kerja yang menyebabkan kedua jenis perjanjian ini (PKWT dan Outsourcing) selalu menarik untuk diteliti dan dibahas. Dengan adanya revolusi indust…
Kumpulan ini meliputi putusan-putusan yang diambil pada masa peralihan dari jaman Undang-undang Darurat nr 16 tahun 1951 ke jaman Undang-undang nr 22 tahun 1957 yang berlaku mulai 1 juni 1958, sehingga dapat memberi gambaran tentang penyelesaian perselisihan perburuhan menurut cara lama, yaitu cara yang diatur dalam Undang-undang Darurat nr 16 tahun 1951 dan tentang penyelesaian perselisihan pe…
rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia emas 2045. Tema RKP tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan". untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia emas 2045 serta untuk mencapai target sas…
Buku ini mengkaji problematika pembayaran uang kompensasi yang wajib dibayarkan oleh Badan tata usaha negara akibat tidak dapat atau tidak sempurnanya pelaksanaan putusan mengenai rehabilitasi di bidang kepegawaian. pembahasan dalam naskah ini meliputi konsep-konsep dasar eksekusi atau pelaksanaan putusan di lingkungan peradilan tata usaha negara, praktik permohonan rehabilitasi. penjatuhan pen…
Buku ini mengkaji tentang analisis kritis UU No. 13 Tahun 2003 dan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia disertai paparan pengetahuan dasar, sejarah dan politik ketenagakerjaan di Indonesia; hubungan kerja; hubungan industrial; serikat pekerja/buruh; upah; jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek); pemutusan hubungan kerja (PHK); dan perselisihan hubungan industrial.
Buku ini membahas beberapa hal mendasar tentang pengupahan, mulai dari perspektif para pihak, asas pengupahan, kebijakan pengupahan, proses penetapan upah termasuk kelembagaan dewan pengupahan dan permasalahannya, hingga contoh bagaimana cara menghitung u
Buku ini tersusun dari delapan bab, pada tiap bab disajikan capaian atau indikator yang hendak dituju dengan harapan mahasiswa dan masyarakat umum yang membacanya akan lebih mudah memahami. bagian akhir tiap bab juga menyertakan latihan berupa pertanyaan, yang diharapkan dapat membantu para mahsiswa untuk memahami hal-hal pokok atau inti dari bab yang disajikan
Buku ini berisikan pokok-pokok hukum perburuhan yang menjadi dasar berlakunya hukum-hukum oerburuhan. Buku ini juga memberikan pemahaman mengenai batasan pengertian hukum dari sudut lingkup laku hukum perburuhan maupun dari sudut pandang paradigma hukum perburuhan. Selanjutnya di uraikan letak hukum perburuhan dalam sistem hykym perburuhan dan sumber hukum pemburuhan . Berikutnya memuat secara …
Hukum ketenagakerjaan menjadi harapan para stakeholders utamanya pekerja/buruh dan pengusaha/majikan agar masing-masing kepentingan dapat dijamin secara hukum oleh karenanya hukum ketenaga kerjaan yang akomodatif menjadi harapan banyak orang harapan tersebut hanya mungkin dicapai apabila hukum ketenagakerjaan dibentuk diatas garis politik hukum dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan…