Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah

Untuk melengkapi referensi, tetapi sebagai wacana alternatif bagi anda yang ingin mengetahui apa, mengapa dan bagaimana aspek hukum lembaga keuangan syariah ? dengan materi yang bersifat substansial, buku ini mencakup pembahasan tentang perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, perusahaan pembiayaan, seperti sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring)…

Keppres Nomor 17 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara d…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 142hlm; 22cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351.72 Ind k

Laporan kinerja OJK Triwulan II-2023

Pada triwulan II-2023, perkembangan ekonomi global secara umum menunjukkan kinerja yang baik, seiring mulai meredanya inflasi dan kebijakan akomodatif dari mayoritas bank-bank sentral dunia dengan mempertahankan suku bunga acuannya.

Laporan keuangan badan urusan administrasi MA-RI periode yang berakhir 31 des…

Penyusunan laporan keuangan badan urusan administrasi mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat serta peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER.65/PB/2010 tentang pedoman penyusunan laporan keuangan kementerian perundang - undangan yang berlaku.

Hukum Anggaran Negara

Edisi

Ed.1. Cet 1

ISBN/ISSN

979-421-435-3

Deskripsi Fisik

xii, 204 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.03 Bon h

Analisis dan evaluasi hukum terkait peran lembaga keuangan non bank dalam ran…

Sebagai upaya pemerintah meningkatkan peran Lembaga Keuangan Non Bank sebagai alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif perlu deregulasi untuk mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh modal untuk membuka usaha, melakukan ekspansi ataupun untuk bisa bersaing di pasar internasional. Sejalan dengan itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan Revitalisasi Hukum jilid II, yaitu dengan menc…

Laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara di Mahkamah Agung RI dan em…

Laporan penyelesaian kerugian negara dilakukan bertujuan untuk, mengetahui sejauhmana perkembangan penyelesaian kerugian yang sudah dilaksanakan berdasarkan pengumpulan data/informasi dan verifikasi pada Mahkamah Agung - RI, sebagai dasar tindak lanjut penyelesaian kerugian negara dan mempermudah proses penghapusan oleh instansi berwenang. Penyelesaian kasus kerugian negara di lingkungan MA-RI…

Hukum Keuangan Negara

keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada perjan, perum, PN-PN dan sebagainya. sedangkan definisi keuangan negara dalam arti sempit, yakni setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan pada APBN, APBD dan BUMN serta BUMD. penggunaan istilah keuangan negara dinilai kurang tepat, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah keuangan…

Sistem Infomasi Mahkamah Agung (SIMARI) : Modul Sistem Informasi Keuangan

modul ini membahas tentang sistem informasi keuangan. pembangunan sistem informasi keuangan dimaksudkan agar mulai pada tingkat satuan kerja memiliki sistem proses transaksi yang dapat memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan akuntansi dengan cara mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis data komputer, sehingga dapat menyedi…

Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2014

Buku ini membahas tentang laporan keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahunan tahun anggaran 2014, penjelasan atas pos-pos laporan realisasi angaran. penjelasan atas pos-pos